Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KEPALA Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan (Kantah Tangsel) Shinta Purwitasari menghadiri kegiatan Deklarasi 14 Kota Lengkap di Seluruh Indonesia dan Implementasi Sertifikat Elektronik Wilayah Provinsi Banten yang dihadiri langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono.
Dalam kesempatan tersebut, Shinta mengatakan Kantor Pertanahan Kota Tangerang selatan menghadirkan dua penerima Sertifikat Elektronik yaitu Sertifikat Aset milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang diterima langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie dan Balik Nama Sertifikat Milik Mastura warga Pondok Pucung.
“Jika sudah memiliki sertifikat elektronik dan statusnya kota lengkap, ini artinya memperkecil ruang gerak kejahatan pertanahan yang sering dilakukan oleh mafia tanah, bukan hanya untuk masyarakat tapi instansi juga,” kata Menteri AHY pada kegiatan yang berlokasi di Ballroom Novotel Hotel, Kota Tangerang.
Baca juga : Polisi Selidiki Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Alami Kekerasan saat Ibadah
Menteri AHY mengutarakan terkait peluncuran Implementasi Sertifikat Elektronik Se-Provinsi Banten, ini merupakan komitmen Kementerian dalam melaksanakan transformasi digital yang diharapkan bisa semakin memberikan kemudahan kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
“Saya tekankan bahwa kehadiran birokrasi harus melayani, bukan mempersulit dan memperlambat, sehingga seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan, manfaat yang diterima masyarakat,” tegas Menteri AHY.
Dijelaskan 14 kota yang dideklarasikan lengkap antara lain, Kota Tangerang secara langsung dan 13 kota secara daring yaitu Kota Pontianak, Kota Probolinggo, Kota Surabaya I, Kota Surabaya II, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Bukittinggi, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Magelang, Kota Lhokseumawe, dan Kota Langsa.
“Dari target 104 Kabupaten/Kota Lengkap yang akan dicapai pada 2024, 14 Kota Lengkap yang dideklarasikan pada hari ini menambah jumlah Kota Lengkap menjadi total 33 Kabupaten/Kota Lengkap se- Indonesia,” AHY.
Sebagai informasi, hadir juga dalam kesempatan ini sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Sudaryanto beserta jajaran, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Pj. Wali Kota Tangerang Nurdin dan jajaran Forkopimda Provinsi Banten. (Z-8)
International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 dinilai menjadi tonggak penting penguatan kolaborasi pembangunan infrastruktur nasional.
BPK telah mengeluarkan laporan evaluasi atas kinerja Badan Bank Tanah. Laporan ini menyoroti aspek tata kelola, akuisisi lahan, dan penyediaan tanah untuk reforma agraria.
KONFLIK agraria yang terus meningkat menjadi tantangan utama bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan.
KETUA Komisi Rekomendasi Konbes NU 2025 Ulil Abshar Abdalla mendorong pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan tata ruang yang berkeadilan untuk akhiri konflik agraria.
Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan target swasembada pangan di 2027 terlalu ambisius. Ia pun meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan itu.
Lewat reforma agraria, akses terhadap tanah menjadi pintu gerbang menuju kesejahteraan.
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
Dukungan tersebut sejalan dengan pandangan AHY mengenai perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama di kalangan pemuda.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan perumahan kunci ketahanan kota hingga inklusi sosial.
Menko AHY paparkan tiga langkah konkret atasi urbanisasi dan krisis iklim global di Forum BRICS, fokus pada keadilan sosial, lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan.
Semua pembangunan, baik di Jawa maupun luar Jawa, selalu berawal dari satu hal, lahan. Kalau status lahan tidak jelas, tidak akan ada yang berani membangun.
Sebanyak 1.120 sertipikat diserahkan langsung ke transmigran oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved