Soroti Konflik Agraria, NU Dorong Pemerintah Perbaiki Pengelolaan Tata Ruang Berkeadilan

KETUA Komisi Rekomendasi Konbes NU 2025 Ulil Abshar Abdalla mendorong pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan tata ruang yang berkeadilan. Ulil mengungkapkan beberapa waktu terakhir pihaknya menyaksikan praktik yang menyalahi aspirasi tentang keadilan tata ruang, seperti tanah rakyat direbut dan dipakai untuk pembangunan tertentu, tetapi mereka tidak mendapatkan kompensasi yang adil.

"Banyak kasus yang terjadi di negeri kita akhir-akhir ini dan kita mendorong memperbaiki tata kelola terkait tata ruang agar lebih berkeadilan," kata Ulil di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (6/2).

Ulil mengungkapkan pemerintah harus menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung keadilan ruang. Reforma agraria, perhutanan sosial dan hutan adat perlu diperkuat dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat terdampak.

Baca juga : Kemendagri Dorong Reforma Agraria untuk Tangani Permasalahan Tanah

Selain itu, ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum menggunakan kemaslahatan rakyat sebagai paradigma dalam membela kepentingan masyarakat serta tidak melakukan tindakan intimidasi dan manipulasi.

Lebih lanjut, Ulil mengatakan NU meminta pemerintah memperkuat pengorganisasian masyarakat dalam bentuk kompensasi dan fasilitasi pendidikan, keterampilan dan serta pendampingan terutama bagi kelompok rentan dalam mengakses sumber-sumber agraria dan pengelolaannya, termasuk memperkuat praktek kelola sumber agraria yang lestari seperti model agroforestry, agroekologi dan pengembangan ekonomi.

"Intinya adalah di dalam setiap kebijakan tata ruang pemerintah harus mengedepankan kemaslahatan rakyat," katanya. (Faj/M-3)