KPA: Perlu Evaluasi Soal Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia

KONFLIK agraria yang terus meningkat menjadi tantangan utama bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan. Dalam Asia Land Forum 2025, berbagai organisasi masyarakat sipil akan mendesak evaluasi mendalam terhadap kebijakan agraria yang masih jauh dari harapan.  

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama enam organisasi masyarakat sipil akan menyelenggarakan forum ini untuk membahas ketimpangan kepemilikan tanah, perampasan lahan, serta kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan petani yang memperjuangkan haknya.  

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, mengatakan konflik agraria terus meningkat, bahkan di tengah program reforma agraria yang dijalankan pemerintah. Data menunjukkan ribuan kasus konflik tanah yang belum terselesaikan, sementara redistribusi tanah berjalan lambat.  

Baca juga : Butuh Komitmen Kuat Capres Cawapres di Bidang Lingkungan

Kelompok yang paling terdampak dalam konflik agraria ini adalah petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan, dan kelompok marginal lainnya yang masih terdiskriminasi dalam perlindungan hak atas tanah.   

Dalam forum ini, sesi khusus Indonesia Day pada 19 Februari akan membahas progres dan kendala pelaksanaan reforma agraria. Salah satu agenda penting adalah penandatanganan joint statement antara masyarakat sipil dan pemerintah sebagai upaya memastikan roadmap penyelesaian konflik agraria.  

Namun, masyarakat sipil mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti pernyataan tersebut. “Kami ingin setelah refleksi 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi, kita meluruskan kembali agenda reforma agraria agar lebih berpihak kepada rakyat, bukan sekadar program formalitas,” tegas Dewi.  

Dewi berharap pemerintahan baru bisa lebih serius dalam menangani konflik agraria, termasuk mengembalikan tanah yang dirampas dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak.  

Asia Land Forum 2025 akan berlangsung pada 17-21 Februari, dimulai dengan kunjungan lapangan ke lokasi-lokasi konflik agraria di Lebak, Banten, dan Indramayu, Jawa Barat, sebelum sesi utama diskusi di Jakarta yang melibatkan 500 peserta dari 14 negara di Asia. (Z-9)