Asia Land Forum 2025 Bahas Kepastian Hak Atas Tanah di Lingkup Asia

KONSORSIUM Pembaruan Agraria (KPA) bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil akan menyelenggarakan Asia Land Forum 2025 dengan tema Kepastian Hak Atas Tanah untuk Masa Depan Berkelanjutan dan Berkeadilan. Acara berskala regional ini akan berlangsung pada 17-21 Februari 2025 dan menjadi forum strategis bagi negara-negara Asia dalam membahas sistem pertanahan serta pengelolaan sumber daya alam.  

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menjelaskan forum ini merupakan momentum penting setelah lima tahun terakhir tidak diadakan secara fisik akibat pandemi covid-19. "Ini adalah pertemuan di tingkat regional Asia yang sangat strategis," ujarnya dalam media briefing, Jumat (14/2). 

Menurutnya, Asia merupakan wilayah dengan jumlah populasi terbesar di dunia, sekaligus pusat kekayaan alam yang mencakup 670 juta hektare hutan, 20,2 juta hektare tanah gambut, dan 1,7 miliar hektare lahan pertanian. Namun, di tengah kekayaan tersebut, ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria masih menjadi tantangan utama.  

Baca juga : Soroti Konflik Agraria, NU Dorong Pemerintah Perbaiki Pengelolaan Tata Ruang Berkeadilan

"Asia menjadi pusat kekayaan alam, tetapi juga pusat perampasan tanah dan meningkatnya konflik agraria," imbuhnya.

Ia menambahkan, dampak pembangunan yang tidak berkeadilan sering kali dirasakan oleh petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan, dan kelompok marginal lainnya.  

Asia Land Forum 2025 akan diawali dengan kunjungan lapangan ke tiga lokasi konflik agraria di Indonesia yakni Kasepuhan Jamrut, Lebak, Banten yang merupakan komunitas adat yang masih memperjuangkan hak atas tanah dari klaim Taman Nasional, Perhutani, dan perusahaan swasta.  

Baca juga : Evaluasi dan Pastikan PSN Pro Rakyat

Selain itu Desa Gunung Anten, Lebak, Banten yang merupakan wilayah dengan konflik agraria selama 32 tahun yang akhirnya terselesaikan tahun lalu melalui redistribusi tanah. Serta Indramayu, Jawa Barat yang menjadi salah satu episentrum konflik agraria antara petani dan Perhutani.  

Setelah kunjungan lapangan, forum akan berlanjut ke Jakarta pada 19-21 Februari yang akan dihadiri oleh perwakilan pemerintah, termasuk Menteri ATR/BPN, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Kementerian Koperasi, dan Kepala BP Taskin.  

"Kami berharap ada kesadaran yang sama dengan gerakan masyarakat sipil bahwa agenda reforma agraria, swasembada pangan, dan pengentasan kemiskinan membutuhkan political will yang kuat," ungkap Dewi.  

Baca juga : Kasus Agraria Mendominasi Pelaporan Komnas HAM

Pada 19 Februari, forum akan menggelar Indonesia Day, yang akan mengulas progres reforma agraria di Indonesia serta peran rakyat dalam menjaga ketahanan pangan dan lingkungan. Momentum ini juga akan menjadi ajang penandatanganan joint statement antara gerakan masyarakat sipil dan pemerintah.

"Joint statement ini penting sebagai fondasi kita bersama untuk memastikan roadmap pembangunan yang berkeadilan,” tutur Dewi. 

Pernyataan bersama ini diharapkan menjadi komitmen awal pemerintahan baru dalam melaksanakan reforma agraria. KPA menekankan pentingnya memastikan hak-hak rakyat atas tanah tidak dikorbankan demi investasi besar. "Setelah refleksi 10 tahun pemerintahan Jokowi, kita ingin meluruskan agenda reforma agraria agar sejalan dengan pemulihan hak rakyat dan penyelesaian konflik agraria," pungkasnya.

Asia Land Forum 2025 diproyeksikan akan dihadiri oleh sekitar 500 peserta dari 14 negara di Asia Tenggara, Asia Tengah, dan Asia Selatan. KPA berharap forum ini dapat menjadi wadah kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mendorong kebijakan agraria yang inklusif dan berkelanjutan. (M-2)