Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 dinilai menjadi tonggak penting penguatan kolaborasi pembangunan infrastruktur nasional. Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Yulia Jaya Nirmawati, menegaskan bahwa Reforma Agraria memiliki peran nyata sebagai instrumen konkret untuk mempercepat pengembangan infrastruktur yang adil dan inklusif.
“Kami mengawal pelaksanaan Reforma Agraria yang bukan hanya sekedar keadilan agraria, tapi juga sebagi instrumen konkret untuk mendukung pembangunan infrastrutur yang pro rakyat. Melalui Redistribusi Tanah yang clean and clear, masyarakat bisa memanfaatkan tanah tersebut untuk pengembangan infrastruktur, khususnya di wilayah tingkat kemiskinan tinggi,” ujar Yulia Jaya Nirmawati usai Pembukaan ICI 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6).
Ia mengapresiasi tinggi penyelenggaraan ICI 2025 yang menurutnya merupakan forum strategis dan kolaboratif yang pertama kali digelar di era Presiden Prabowo, dengan partisipasi dari 26 negara. Konferensi ini menjadi wadah penting untuk menyatukan visi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Dalam mendukung agenda tersebut, Kementerian ATR/BPN siap berkontribusi melalui penyediaan data tanah hasil program Redistribusi Tanah dalam Reforma Agraria. Yulia Jaya Nirmawati menjelaskan, data tersebut menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Pemanfaatan tanah hasil Reforma Agraria juga merupakan bagian dari strategi nasional untuk membuka akses ekonomi baru dan mendorong pertumbuhan yang merata dari desa ke kota. Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas negara dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya kuat, tetapi juga adil dan berdampak luas.
“Momentum ICI 2025 ini adalah ruang yang tepat untuk memperkuat kerja sama. Kita ingin tunjukkan bahwa Indonesia siap tumbuh bersama, membangun bersama, dan memastikan tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan ini,” tambah Yulia Jaya Nirmawati.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), atas inisiasinya menyelenggarakan forum internasional ini. “Pokoknya, bravo, keren, selamat kepada Menko Infrastruktur, Pak AHY,” pungkas Yulia Jaya Nirmawati. (E-3)
Semua pembangunan, baik di Jawa maupun luar Jawa, selalu berawal dari satu hal, lahan. Kalau status lahan tidak jelas, tidak akan ada yang berani membangun.
Kementerian ATR/BPN menargetkan predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) .
Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya, menekankan pentingnya adopsi teknologi survei dan pemetaan secara masif
Keikutsertaan Kementerian ATR/BPN dalam ICI menjadi kesempatan penting untuk menunjukkan kemajuan tata kelola pertanahan dan penataan ruang Indonesia kepada dunia.
KUASA Hukum PT Mutiara Idaman Jaya Petrus Selestinus meminta semua pihak mewaspadai blackmail (pemerasan) terhadap pejabat Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta yang membawa nama KPK.
Tanah negara tidak bisa diperjualbelikan, apalagi kepada warga negara asing yang tidak memiliki hak milik di Indonesia.
RIDO pun akan mendorong bagaimana agar warga Jakarta bisa mendapatkan hunian yang murah, hunian yang terjangkau.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved