Berita Terbaru Kementerian ATR/BPN Hari Ini

Kementerian ATR Rombak Tata Ruang Jawa Barat, Perkuat Fungsi Ekologis Lahan PTPN I

Kementerian ATR bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepakat memperkuat fungsi kehutanan pada lahan-lahan milik PTPN I.

Ditjen Bina Pemdes Tegaskan Pentingnya Komitmen untuk Selesaikan Batas Desa

DIREKTORAT Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa.

Ditjen Bina Pemdes Targetkan Penyelesaian Batas Desa di 5.000 Desa

DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan penyelesaian batas desa di 5.000 desa hingga 2029.

Perkuat Penyaluran Kredit, OJK Dorong Digitalisasi Dokumen Pertanahan

Hasil kajian OJK menunjukkan bahwa implementasi Sertipikat-el dan HT-el berpotensi mempercepat proses penyaluran kredit serta meningkatkan akuntabilitas perbankan.

Kementerian ATR/BPN Percepat Sertifikasi Aset Daerah di Sulsel

Kementerian ATR/BPN terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam percepatan sertifikasi aset milik negara dengan menyerahkan 254 sertifikat aset pada kepala daerah Sulsel

Reforma Agraria tak Hanya Soal Tanah, tapi Juga Kemandirian

SEKELOMPOK warga yang sempat tinggal di tenda pengungsian pascabencana Palu 2018, berhasil merubah lahan bekas tempat pembuangan sampah menjadi kebun anggur penggerak ekonomi warga sekitar. 

Tata Ruang Berbasis Disaster Risk Reduction untuk Mitigasi Kerugian Bencana Alam

Untuk memitigasi potensi bencana alam dan meminimalisir kerugian dari akibat bencana alam, perencanaan tata ruang berbasis disaster risk reduction menjadi penting diimplementasikan.

Kementerian ATR/BPN Bahas Penyelesaian Pengaduan Konflik Agraria Bersama BAP DPD RI

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mengakselerasi penyelesaian pengaduan masyarakat terkait persoalan pertanahan dan konflik agraria.

Kemenag dan ATR/BPN Terbitkan 5.200 Sertifikat Wakaf

Kemenag bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN menerbitkan 5.200 sertifikat wakaf selama semester 1/2025.

BPKN Ingatkan Pemerintah Jangan Asal Serobot Tanah Menganggur

BPKN menegaskan bila tanah tidak dikuasai secara fisik, belum tentu ditelantarkan.

Seluas 850 Ribu Hektare Lahan di Kalsel belum Terdaftar

LEBIH dari 850 ribu hektare lahan di luar kawasan hutan atau Area Penggunaan Lain (APL) di Provinsi Kalimantan Selatan belum belum terdaftar, terpetakan, dan belum tersertifikasi secara resmi.

Apresiasi Kementerian ATR/BPN, Menko AHY: Tanpa Kepastian Tanah tidak akan Ada Pembangunan

Semua pembangunan, baik di Jawa maupun luar Jawa, selalu berawal dari satu hal, lahan. Kalau status lahan tidak jelas, tidak akan ada yang berani membangun.

Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja, Sekjen Kementerian ATR/BPN Targetkan SAKIP Capai Predikat A

Kementerian ATR/BPN menargetkan predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) .

Teknologi Pengukuran Dorong Akselerasi Infrastruktur Pertanahan

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya, menekankan pentingnya adopsi teknologi survei dan pemetaan secara masif

Reforma Agraria Instrumen Konkret Dukung Pembangunan Infrastruktur

International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 dinilai menjadi tonggak penting penguatan kolaborasi pembangunan infrastruktur nasional.

Sambut Positif Penyelenggaraan ICI, Wamen Ossy: Timely dan Sangat Relevan

Keikutsertaan Kementerian ATR/BPN dalam ICI menjadi kesempatan penting untuk menunjukkan kemajuan tata kelola pertanahan dan penataan ruang Indonesia kepada dunia.

Waspada Pemerasan terhadap Pejabat SDA dengan Bawa Nama KPK

KUASA Hukum PT Mutiara Idaman Jaya Petrus Selestinus meminta semua pihak mewaspadai blackmail (pemerasan) terhadap pejabat Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta yang membawa nama KPK.

Masalah Perlindungan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik

SALAH satu tujuan utama dari kegiatan pendaftaran tanah ialah menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah bagi setiap orang atau badan hukum.

Kementerian ATR/BPN Respons Larangan Ormas Jaga Lahan Sengketa

Kewajiban untuk menjaga lahan atau tanah masing-masing itu kan adalah kewajiban si pemilik tanah.

Menteri ATR Ungkap 19 Persen Tanah Jateng Belum Bersertifikat, Sebut Banyak di Lereng Gunung

Menteri Agraria dan Tata Ruang  Nusron Wahid mengungkapkan bahwa sekitar 19 persen dari total 2,2 juta hektare lahan di Jawa Tengah belum tersertifikasi.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia