Berita Terbaru Kementerian Atrbpn Hari Ini

Apresiasi Kementerian ATR/BPN, Menko AHY: Tanpa Kepastian Tanah tidak akan Ada Pembangunan

Semua pembangunan, baik di Jawa maupun luar Jawa, selalu berawal dari satu hal, lahan. Kalau status lahan tidak jelas, tidak akan ada yang berani membangun.

Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja, Sekjen Kementerian ATR/BPN Targetkan SAKIP Capai Predikat A

Kementerian ATR/BPN menargetkan predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) .

Teknologi Pengukuran Dorong Akselerasi Infrastruktur Pertanahan

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya, menekankan pentingnya adopsi teknologi survei dan pemetaan secara masif

Reforma Agraria Instrumen Konkret Dukung Pembangunan Infrastruktur

International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 dinilai menjadi tonggak penting penguatan kolaborasi pembangunan infrastruktur nasional.

Sambut Positif Penyelenggaraan ICI, Wamen Ossy: Timely dan Sangat Relevan

Keikutsertaan Kementerian ATR/BPN dalam ICI menjadi kesempatan penting untuk menunjukkan kemajuan tata kelola pertanahan dan penataan ruang Indonesia kepada dunia.

Waspada Pemerasan terhadap Pejabat SDA dengan Bawa Nama KPK

KUASA Hukum PT Mutiara Idaman Jaya Petrus Selestinus meminta semua pihak mewaspadai blackmail (pemerasan) terhadap pejabat Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta yang membawa nama KPK.

Masalah Perlindungan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik

SALAH satu tujuan utama dari kegiatan pendaftaran tanah ialah menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah bagi setiap orang atau badan hukum.

Kementerian ATR/BPN Respons Larangan Ormas Jaga Lahan Sengketa

Kewajiban untuk menjaga lahan atau tanah masing-masing itu kan adalah kewajiban si pemilik tanah.

Menteri ATR Ungkap 19 Persen Tanah Jateng Belum Bersertifikat, Sebut Banyak di Lereng Gunung

Menteri Agraria dan Tata Ruang  Nusron Wahid mengungkapkan bahwa sekitar 19 persen dari total 2,2 juta hektare lahan di Jawa Tengah belum tersertifikasi.

Diduga Ada Sabotase, Komisi III Minta Polisi Usut Tuntas Kebakaran Gedung Kementerian ATR/BPN

ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah meminta pihak kepolisian mengusut penyebab kebakaran gedung Kementerian ATR/BPN.

Nusron Pasrah Anggaran Kementerian ATR/BPN Disunat Rp2,7 triliun

Nusron mengakui efisiensi anggaran ini mengganggu program kerja ATR/BPN. Namun, dia tak menyoalkannya.

Perubahan Data Ilegal PTSL, Kantah: Tanah Daratan Berpindah ke Laut Bekasi

Permintaan investigasi melalui surat permohonan itu pun sudah direspons oleh inspektorat dengan menjadwalkan pengumpulan data

Nusron Sebut Pagar Laut Ulah Oknum Pejabat ATR/BPN, Komisi II: Proses Hukum!

ANGGOTA Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menyebut pejabat ATR/BPN yang menerbitkan sertifikat di pagar laut Tangerang tak cukup disanksi administrasi.

Menteri Nusron Akui Pagar Laut di Bekasi Ulah Oknum Kementerian ATR/BPN

Nusron Wahid mengungkap perubahan data tanah terhadap kasus pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat murni ulah oknum pegawainya.

Menteri ATR Nusron Wahid Diminta Transparan soal Pagar Laut Tangerang

KETUA Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk transparan dalam mengungkap polemik pagar laut

DPR Sebut Pagar Laut Tangerang Buah Keteledoran Kementerian ATR/BPN

DPR menilai pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, merupakan bentuk keteledoran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Respons DPD RI soal Rencana Menteri ATR Ingin Kaji Ulang Proyek PSN PIK 2

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Yorrys Raweyai merespons pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid perihal izin tata ruang Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2 bermasalah. 

Peran Media Penting Soroti Isu Pertanahan dan Tata Ruang

Komunikasi yang baik harus dijaga lantaran isu terkait pertanahan dan tata ruang merupakan isu yang selamanya akan dibahas.

Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Pengawasan Tanah Terlantar lewat AI

Tidak sedikit tanah yang dinyatakan telantar itu sebetulnya memiliki potensi besar, tetapi pemanfaatannya tidak dikelola dengan baik oleh pemilik hak atas tanahnya.

Sertifikat Elektronik sebagai Jaminan Perlindungan Hak atas Tanah di Indonesia

Selain dari segi kekuatan pembuktian, dari segi keamanan, Kementerian ATR/BPN sangat concern untuk memberikan rasa aman bagi pemegangnya.

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

Perundungan masih Menghantui Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia