Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEPALA Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengaskan bahwa upaya transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan merupakan keharusan. Lantas, pembentukan ekosistem kendaraan listrik yang melibatkan semua pihak tidak bisa ditunda-tunda lagi bila Indonesia tidak ingin hanya menjadi market di masa depan.
"Saat ini ekonsistem KBL (kendaraan bermotor listrik) belum terbentuk, sebagian besar komponen masih impor. Jika tidak dilakukan riset dan perkembangan yang agresif serta dukungan insentif yang menarik maka berpotensi Indonesia hanya akan menajdi market, Indonesia hanya menjadi pasar," ungkapnya saat membuka Pameran Kendaraan Listrik, Rabu (24/11).
Baca juga: Menteri Investasi Siap Eksekusi Target Investasi Rp1.200 Triliun
"Ini sudah gak bisa lagi ditunda, jangan sampai kita terlena, kita ketingalan lagi dan hanya jadi penonton dan pasar dan sangat rugi," lanjutnya.
Moeldoko menegaskan kembali arahan Presiden terkait upaya transisi energi. Trasisi energi tidak bisa ditunda lagi. Oleh sebab itu perlu disusun perencanaan yang matang, detil dan terukur dengan alur waktu yamg jelas.
Transisi energi juga salah satu isu yang akan dibawa pad pertemuan G20 di Bali pada Oktober 2022. Komitmen Indonesia jelas sebagai pemain utama, sehingga harus segera dibentuk ekosistemnya.
"Kendaraan listrik sebagi teknologi yang tidak bisa ditawar-tawar. Ini Presiden mengatakan. Kesempatan investssi harus dibuka selebar-lebarnya jangan dipersulit," imbuhnya.
Lebih lanjut, dia mengingatkan kembali aspek-aspek yang ditekankan dalam Perpres 55/2019. Ada aspek lingkungan dan konservasi, aspek efisiensi dan ketahanan energi, aspek peningkatan kapasitas industri dan juga kemamjuan daya saing nasional.
Sebagaimana komitmen Indonesia untuk menjaga emisi, menekan karbon pada tahun 2030 menuju ke 29% harus segera diakselerasi. Komitmen itu diprkuat lagi pada pertemuan COP26 di Glasgow. "Pemerintah Indonesia memiliki semangat yang sangat kuat untuk menekan emisi ini pada 2060 menuju 0%," tambah Moeldoko.
Dia mengatakan untuk aspek efisiensi, sampai dengan saat ini Indonesia masih memerlukan BBM 1,8 juta barel per hari. Sementara yang bisa dipriduksi dalam negeri baru sekitar 700 ribu barel per hari. Artinya, masih ada impor kurang lebih 60% dan hal itu menghabiskan begiu besar devisa.
"Kalau ini dibiarkan dan kita tidak segera menuju pada mengembangkan mobil listrik maka semakin tidak balance. Kebutuhan energi semakin meningkat, pada satu sisi lifting kita menurun. Ini sebagian kedodoran nanti," kata dia.
Terkait peningkatan kapasitas industri dan kemapuan daya saing Indonesia dengan adanya mobil listrik akan menjadi lompatan besar di bidang teknologi dan industri mobil. Sementara untuk combustion jelas sudah jauh ketinggalan. Indonesia tidak akan bisa mengejar, tapi dengan mobil listrik maka ada harapan besar.
"Sehingga kalau ini kita segera kejar dengan baik maka kita segera memiliki daya saing yang kuat dan kapaisitas industri di Indonesia semakin meningkat," ucapnya.
Moeldoko mengapresiasi pameran kendaraan listrik yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Menurutnya hal itu bisa mendorong semua pihak terutama para peneliti untuk berkolaborasi menghasilkan inovasi dalam pengembangan komponen kendaraan listrik.(OL-6)
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan bahwa penyalahgunaan kekusaan merupakan dosa besar. Itu disampaikan menyinggung oknum penguasa.
Kantor Staf Presiden melalui Indonesia Future Network mengumpulkan 20 tokoh muda energi dan iklim dari berbagai latar belakang untuk membahas krisis energi dan iklim.
Tidak ada cara-cara instan dalam membina atlet. Karena itu, harus ada keberlanjutan pembinaan yang menyeluruh dan usaha-usaha yang gigih dari seluruh pihak.
KEPALA Staf Kepresidenan, Moeldoko menggelar rapat koordinasi bersama Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menolak menanggapi perihal disebutnya nama puteri dan menantu Jokowi di persidangan kasus tambang.
Moeldoko memastikan bahwa pembangunan IKN sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved