Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
UPAYA hukum yang dilakukan oleh advokat senior, yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra terkait AD/ART Partai Demokrat berbuntut tudingan dari kubu Demokrat AHY. Kali ini tudingan terhadap Yusril dilayangkan oleh Ketua Bappilu Partai Demokrat AHY Andie Arief.
Menurut loyalis SBY tersebut, Yusril pindah haluan membela kader Demokrat yang dipecat karena mengikuti KLB Deli Serdang kubu Moeldoko sebab tawaran fee pengacara terhadap Yusril tak bisa dipenuhi oleh Demokrat kubu AHY.
"Begini Prof @Yusrilihza_Mhd, soal gugatan JR pasti kami hadapi. Jangan khawatir. Kami cuma tidak menyangka karena Partai Demokrat tidak bisa membayar tawaran anda 100 Milyar sebagai pengacara, anda pindah haluan ke KLB Moeldoko," ungkap Andi melalui akun Twitternya, Rabu (29/9).
Serupa dengan tudingan Andi, kader Demokrat lain Rachland Nashidik juga menyentil Yusril. "Saya tak bakal stop membongkar klaim palsunya Yusril, kecuali dia mengakui menjual jasa profesionalnya tanpa embel-embel demokrasi. Tapi di situ juga ada pertanyaan: apa karena Demokrat tak sanggup bayar 100 Miliar maka Yusril pindah membela kubu Moeldoko? Dibayar lebih mahal?" tulis Rachland.
Diketahui, Yusril mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terkait uji formil dan materiil Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat era Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Yusril menjelaskan AD/ART bisa digugat ke MA.
Dalam keterangan resminya, Kamis (23/9/2021), Yusril dan Yuri mengatakan langkah menguji formil dan materiil AD/ART Parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Keduanya mendalilkan Mahkamah Agung berwenang menguji AD/ART parpol karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik. (OL-13)
Baca Juga: Judicial Review AD/ART Partai Demokrat Dinilai Murni Masalah ...
PKS memberikan surat keputusan rekomendasi dukungan untuk pasangan Anwar Hafid dan Reny A Lamadjido maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah 2024, Kamis (4/7) malam.
PARTAI Demokrat resmi mengusung M Nasir-M Wardan sebagai calon gubernur (cagub) dan calon gubernur (cawagub) Pilkada Riau 2024.
PARTAI Demokrat resmi mengusung Anwar Hafid dan Renny Amiwati Lamajido sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Sulawesi Tengah 2024.
Ketua Umum DPP Demokrat AHY menilai keduanya juga punya rekam jejak di pemerintahan, masing-masing Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan dan Surya sebagai Bupati Asahan.
PARTAI Demokrat resmi mengusung Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024.
Anggota Fraksi Partai Demokrat-PAN, Achmad Nawawi, mendorong agar pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta segera dilangsungkan.
"Situasinya yang ke arah Demokrat dengan Tugu Proklamasi sudah kita buka. Tadi sempat ditutup paling enggak sampai setengah jam," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo
Pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara mendatangi Kantor Kemenkumham Maluku Utara, Rabu (10/3) untuk menyampaikan keberatan terkait kongres luar biasa.
"Ini juga sedang diinvestigasi, ada indikasi jual nama DPC dan mengaku pemilik suara DPC.Iini bisa disebut pemalsuan, sehingga bisa dilaporkan ke polisi,'' kata Selle KS Dalle
10 anggota delegasi Partai Demokrat Maluku berangkat dari Maluku ke Deli Serdang, Sumatra Utara. Mereka mengikuti Kongres Luar Biasa tanpa paksaan dan murni panggilan hati nurani
Pemalsuan dilakukan dengan cara mengatas namakan Ketua DPC Biak Numfor, Boy Markus Dawir dengan meniru tanda tangan serta menggunakan kop surat DPC
Hasil yang diperoleh dari proses yang cacat hukum adalah tidak sah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved