Rabu 29 September 2021, 11:39 WIB

Yusril Dituding Bela Kubu Moeldoko karena AHY Tak Mampu Bayar Rp100 Miliar

Thomas Harming Suwarta | Politik dan Hukum
Yusril Dituding Bela Kubu Moeldoko karena AHY Tak Mampu Bayar Rp100 Miliar

dok.mi
Ilustrasi: Partai Demokrat yang pernah memenangi dua pemilu berturut-turut kini terkoyak-koyak.

 

UPAYA hukum yang dilakukan oleh advokat senior, yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra terkait AD/ART Partai Demokrat berbuntut tudingan dari kubu Demokrat AHY. Kali ini tudingan terhadap Yusril dilayangkan oleh Ketua Bappilu Partai Demokrat AHY Andie Arief.

Menurut loyalis SBY tersebut, Yusril pindah haluan membela kader Demokrat yang dipecat karena mengikuti KLB Deli Serdang kubu Moeldoko sebab tawaran fee pengacara terhadap Yusril tak bisa dipenuhi oleh Demokrat kubu AHY.

"Begini Prof @Yusrilihza_Mhd, soal gugatan JR pasti kami hadapi. Jangan khawatir. Kami cuma tidak menyangka karena Partai Demokrat tidak bisa membayar tawaran anda 100 Milyar sebagai pengacara, anda pindah haluan ke KLB Moeldoko," ungkap Andi melalui akun Twitternya, Rabu (29/9).

Serupa dengan tudingan Andi, kader Demokrat lain Rachland Nashidik juga menyentil Yusril. "Saya tak bakal stop membongkar klaim palsunya Yusril, kecuali dia mengakui menjual jasa profesionalnya tanpa embel-embel demokrasi. Tapi di situ juga ada pertanyaan: apa karena Demokrat tak sanggup bayar 100 Miliar maka Yusril pindah membela kubu Moeldoko? Dibayar lebih mahal?" tulis Rachland.

Diketahui, Yusril mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terkait uji formil dan materiil Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat era Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Yusril menjelaskan AD/ART bisa digugat ke MA.

Dalam keterangan resminya, Kamis (23/9/2021), Yusril dan Yuri mengatakan langkah menguji formil dan materiil AD/ART Parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Keduanya mendalilkan Mahkamah Agung berwenang menguji AD/ART parpol karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik. (OL-13)

Baca Juga: Judicial Review AD/ART Partai Demokrat Dinilai Murni Masalah ...

Baca Juga

Antara

Tangan Dingin Erick Dinilai Membuat BUMN Layani Masyarakat

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 23 Mei 2022, 15:17 WIB
Erick menjadi salah satu menteri yang digadang-gadang maju di Pilpres 2024. Selain itu ada Menhan Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian...
MI/ HO

Mantan Dubes RI Untuk Ukraina Ajak LDII Bantu Pemerintah Berdayakan Ekonomi Umat

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 23 Mei 2022, 15:09 WIB
Yuddy menilai, LDII memiliki sumber daya manusia unggul sehingga bisa berkontribusi...
DIPTENDU DUTTA / AFP

PKS Sebut Kedubes Inggris Provokatif dengan Kibarkan bendera LGBT

👤Mediaindonesia 🕔Senin 23 Mei 2022, 14:49 WIB
Dia menilai tindakan Kedubes Inggris tersebut tidak mempertimbangkan aspek lokalitas HAM yang diterima secara konstitusi dan berlaku di...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya