Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI asal Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyambut baik sikap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menerima massa aksi dari Aliansi BEM SI di depan Istana Merdeka. Asalkan tujuannya untuk menyerap aspirasi dalam rangka menjaga mutu demokrasi. ;
"Sepanjang itu dimaksudkan sebagai upaya mendengar aspirasi tentu itu bagus. Lalu dibarengi dengan langkah kongkrit pada level kebijakan dan bukan bagian dari penaklukan," ujar Anggota Komisi IV DPR itu kepada Media Indonesia, Jumat (22/10).
Menurut dia, penyikapan pemerintah terhadap masyarakat atau mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan mengedepankan persuasi perlu dihargai. Sebab upaya yang dilakukan publik itu bagian dari nafas demokrasi.
"Apalagi di tengah melesunya fungsi check and balances yang seharusnya dapat dilakukan oleh institusi demokrasi yang lain," terangnya.
Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) itu juga mengatakan pemerintah harus tetap mengesampingkan pendekatan aparat dalam menghadapi demonstri.
"Karena unjuk rasa itu bukan tindakan kriminal. Kondisi yamg memungkinkan demokrasi kita kuat, sehat dan berkualitas perlu terus dijaga," pungkasnya.
Baca juga : Jokowi-Ma'ruf Diminta Perbaiki Demokrasi RI yang Turun
Pada Kamis (21/10), Moeldoko bersuara lantang menghadapi massa demo dari Aliansi BEM SI di depan Istana Merdeka. Ia juga menyambut baik aksi tersebut.
"Saya mengapresiasi sikap kritis dari rekan-rekan mahasiswa. Jadi, mahasiswa memang harus punya sikap kritis karena kalian bagian dari demokrasi," ucap Moeldoko.
Ia mengaku akan mendalami 12 poin tuntutan dari Aliansi BEM SI untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Jokowi.
"Untuk 12 poin ini, pemerintah akan segera memberikan feedback secara utuh, kapan pun diinginkan. Namun, ini jelas memerlukan waktu," jelasnya.
Aliansi BEM SI menggelar demo untuk memberikan 12 tuntutan kepada kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin pada Kamis (21/10). Aksi tersebut terpantau tertib hingga akhirnya KSP Moeldoko turun tangan menemui para mahasiswa di jalan. (OL-7)
Yusril menyatakan bahwa pembela Hak Asasi Manusia (HAM) bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara, sehingga keselamatan mereka harus dijamin oleh hukum.
SERANGAN gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Ayatullah Ali Khamenei dan sejumlah petinggi Iran telah mengguncang politik global
Perang antara AS-Israel dan Iran yang berlangsung begitu brutal di depan miliaran pasang mata manusia menyisakan pertanyaan yang tak mudah dijawab
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
Bisa jadi kata cemooh berasal dari kata ini; atau setidaknya memiliki nalar dan rasa yang sebangun.
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved