Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
ANGGOTA DPR RI asal Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyambut baik sikap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menerima massa aksi dari Aliansi BEM SI di depan Istana Merdeka. Asalkan tujuannya untuk menyerap aspirasi dalam rangka menjaga mutu demokrasi. ;
"Sepanjang itu dimaksudkan sebagai upaya mendengar aspirasi tentu itu bagus. Lalu dibarengi dengan langkah kongkrit pada level kebijakan dan bukan bagian dari penaklukan," ujar Anggota Komisi IV DPR itu kepada Media Indonesia, Jumat (22/10).
Menurut dia, penyikapan pemerintah terhadap masyarakat atau mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan mengedepankan persuasi perlu dihargai. Sebab upaya yang dilakukan publik itu bagian dari nafas demokrasi.
"Apalagi di tengah melesunya fungsi check and balances yang seharusnya dapat dilakukan oleh institusi demokrasi yang lain," terangnya.
Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) itu juga mengatakan pemerintah harus tetap mengesampingkan pendekatan aparat dalam menghadapi demonstri.
"Karena unjuk rasa itu bukan tindakan kriminal. Kondisi yamg memungkinkan demokrasi kita kuat, sehat dan berkualitas perlu terus dijaga," pungkasnya.
Baca juga : Jokowi-Ma'ruf Diminta Perbaiki Demokrasi RI yang Turun
Pada Kamis (21/10), Moeldoko bersuara lantang menghadapi massa demo dari Aliansi BEM SI di depan Istana Merdeka. Ia juga menyambut baik aksi tersebut.
"Saya mengapresiasi sikap kritis dari rekan-rekan mahasiswa. Jadi, mahasiswa memang harus punya sikap kritis karena kalian bagian dari demokrasi," ucap Moeldoko.
Ia mengaku akan mendalami 12 poin tuntutan dari Aliansi BEM SI untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Jokowi.
"Untuk 12 poin ini, pemerintah akan segera memberikan feedback secara utuh, kapan pun diinginkan. Namun, ini jelas memerlukan waktu," jelasnya.
Aliansi BEM SI menggelar demo untuk memberikan 12 tuntutan kepada kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin pada Kamis (21/10). Aksi tersebut terpantau tertib hingga akhirnya KSP Moeldoko turun tangan menemui para mahasiswa di jalan. (OL-7)
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme
Kritik masyarakat, termasuk melalui pengibaran bendera One Piece, sepatutnya dianggap sebagai bentuk kontrol publik terhadap pemerintah
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8).
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera.
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved