Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI asal Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyambut baik sikap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menerima massa aksi dari Aliansi BEM SI di depan Istana Merdeka. Asalkan tujuannya untuk menyerap aspirasi dalam rangka menjaga mutu demokrasi. ;
"Sepanjang itu dimaksudkan sebagai upaya mendengar aspirasi tentu itu bagus. Lalu dibarengi dengan langkah kongkrit pada level kebijakan dan bukan bagian dari penaklukan," ujar Anggota Komisi IV DPR itu kepada Media Indonesia, Jumat (22/10).
Menurut dia, penyikapan pemerintah terhadap masyarakat atau mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan mengedepankan persuasi perlu dihargai. Sebab upaya yang dilakukan publik itu bagian dari nafas demokrasi.
"Apalagi di tengah melesunya fungsi check and balances yang seharusnya dapat dilakukan oleh institusi demokrasi yang lain," terangnya.
Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) itu juga mengatakan pemerintah harus tetap mengesampingkan pendekatan aparat dalam menghadapi demonstri.
"Karena unjuk rasa itu bukan tindakan kriminal. Kondisi yamg memungkinkan demokrasi kita kuat, sehat dan berkualitas perlu terus dijaga," pungkasnya.
Baca juga : Jokowi-Ma'ruf Diminta Perbaiki Demokrasi RI yang Turun
Pada Kamis (21/10), Moeldoko bersuara lantang menghadapi massa demo dari Aliansi BEM SI di depan Istana Merdeka. Ia juga menyambut baik aksi tersebut.
"Saya mengapresiasi sikap kritis dari rekan-rekan mahasiswa. Jadi, mahasiswa memang harus punya sikap kritis karena kalian bagian dari demokrasi," ucap Moeldoko.
Ia mengaku akan mendalami 12 poin tuntutan dari Aliansi BEM SI untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Jokowi.
"Untuk 12 poin ini, pemerintah akan segera memberikan feedback secara utuh, kapan pun diinginkan. Namun, ini jelas memerlukan waktu," jelasnya.
Aliansi BEM SI menggelar demo untuk memberikan 12 tuntutan kepada kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin pada Kamis (21/10). Aksi tersebut terpantau tertib hingga akhirnya KSP Moeldoko turun tangan menemui para mahasiswa di jalan. (OL-7)
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved