Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin diingatkan untuk segera melakukan perbaikan demokrasi. Berdasarkan hasil kajian dan survei, demokrasi di Indonesia dilaporkan mengalami penurunan.
Kepala Pusat Penelitian Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menjelaskan dari catatan The Freedom House, organisasi nirlaba yang menyuarakan demokrasi dan kebebasan, Indonesia memiliki skor 59 dengan kategori partly free atau sebagian bebas pada 2021.
Padahal, sebelumnya Indonesia berada pada kategori free atau bebas pada 2014. Adapun beberapa faktor yang dilihat ialah fungsi pemerintah, transparansi, supremasi hukum, pluralisme, serta kebebasan berekspresi dan berkeyakinan.
Baca juga: Wacana 3 Periode disebut Mirip Era Orde Baru
"Jadi meskipun ada, tapi substansinya tidak menggembirakan sehingga orang menyebutkan demokrasi prosedural," ujar Firman dalam diskusi virtual, Jumat (22/10).
Menurutnya, demokrasi di Indonesia saat ini berjalan parsial. Salah satunya, akibat tersandera kepentingan elit politik, termasuk para oligarki. Kondisi tersebut semakin merugikan masyarakat dan menyuburkan praktik suap, serta korupsi.
Selain itu, lanjut Firman, menurunnya demokrasi juga diakibatkan lemahnya lembaga yang merepresentasikan kepentingan rakyat, yakni legislatif. DPR RI dinilai kehilangan fungsinya untuk mengontrol dan menjaga keseimbangan kekuasaan pemerintah.
Hal senada diutarakan peneliti senior Centre for Strategic of International Studies (CSIS) J. Kristiadi. Menurutnya, Indonesia bisa mengarah pada negara anarki atau sebaliknya kembali ke rezim otoritarian, seperti Orde Baru. DPR seharusnya menjadi lembaga garda terdepan dalam mengawal demokrasi, namun hal itu tidak terjadi.
Baca juga: Politik Uang Diprediksi Marak Mendekati Hari Pemungutan Suara
Lebih lanjut, dia mencontohkan proses pembuatan undang-undang di parlemen. Seharusnya, ada transparansi dan proses pelibatan masyarakat. Pun, kalangan masyarakat sipil semakin sulit menyuarakan isu penting, seperti pemilu, yang tetap diputuskan digelar serentak, tanpa mendengar masukan dari ahli atau lembaga riset.
"Ini bisa menjadi negara anarki, kalau demokrasi terlalu bablas, atau bisa menjadi otoriter," pungkas Kristiadi.
Di samping itu, wacana amandemen UUD 1945 dan usulan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, dinilainya sebagai arah Indonesia kembali menjadi negara otoritarian. "Saya tidak setuju kalau ada perpanjangan masa jabatan presiden. Kita akan mengalami monopoli kebenaran, seperti Orde Baru," tuturnya.(OL-11)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Donald Trump membantah tuduhan ia bercita-cita menjadi seorang diktator. Ia menyebut banyak orang justru tampak menginginkan hal itu.
MASYARAKAT Kalimantan Tengah (Kalteng) mengapresiasi kinerja 100 hari kepemimpinan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo.
Survei The Kids Mental Health Foundation mengungkap alasan anak malas atau menolak sekolah, mulai dari rasa lelah, cemas, hingga masalah kesehatan mental.
Bukan lagi sekadar terpikat harga murah, para calon pengguna mobil listrik kini telah berevolusi menjadi konsumen yang lebih matang.
Kenaikan harga membuat konsumen di semua pasar semakin fokus pada nilai, namun di Indonesia perilaku ini berpadu dengan kebiasaan belanja yang praktis dan lokasi yang mudah dijangkau.
LEMBAGA Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru evaluasi publik atas kinerja Gubernur- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved