Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA riset Ethical Politics mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 77,73%. Sementara itu, sebanyak 22,27% responden mengaku tidak puas.
Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, menjelaskan bahwa masyarakat menilai kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno mampu memahami akar persoalan ibu kota, menyerap aspirasi warga, serta bekerja secara tenang namun nyata di lapangan.
"Kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno mampu memahami akar masalah Jakarta, menyerap aspirasi masyarakat dengan baik serta bekerja secara tenang namun nyata di lapangan," kata Hasyibulloh dikutip Antara, Rabu (25/6).
Survei bertajuk “Menguji Kognisi dan Kepuasan Publik terhadap 40 Quick Wins Gubernur DKI Jakarta” ini dilakukan pada 19–26 Mei 2025 dengan melibatkan 1.280 responden dari seluruh wilayah Jakarta. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode stratified random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sebesar 2,78%.
Hasil survei juga menunjukkan bahwa 78,1% responden puas terhadap kemampuan Pemprov DKI Jakarta dalam menyerap aspirasi masyarakat. Selain itu, 76,4% menyatakan puas terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menunaikan janji kampanye dan menetapkan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Namun, pada aspek transparansi anggaran, tingkat kepuasan publik tercatat lebih rendah, yakni sebesar 67,89%.
Survei ini juga menguji tingkat pengetahuan dan penilaian publik terhadap 40 program Quick Wins yang diluncurkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Beberapa program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), pemutihan ijazah, dan integrasi transportasi Jabodetabek mendapat respons positif, dengan tingkat kognisi dan kepuasan yang tinggi.
Di sisi lain, ada pula program yang belum banyak dikenal atau belum sepenuhnya dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Program-program tersebut antara lain Jakarta Collaboration Fund, pengembangan kawasan mixed-use development, serta pembangunan RSUD Internasional Cakung yang masih dalam tahap penyempurnaan.
Menanggapi hasil survei ini, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim, menyampaikan apresiasinya atas tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Pramono dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya.
"Bukan hanya cukup tinggi sebenarnya. Angka 77% menurut kami sangat tinggi," ujar Chico, panggilan Cyril Raoul Hakim.
Meski begitu, Chico menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin cepat berpuas diri. Evaluasi akan terus dilakukan, terutama terhadap program-program yang belum berjalan optimal.
"Memang di sana-sini masih ada kekurangan, tetapi menurut kami dan mungkin juga menurut banyak orang, waktu tiga setengah bulan belum cukup untuk menyelesaikan seluruh permasalahan Jakarta," katanya. (Ant/P-4)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, curah hujan di wilayah Jakarta, akhir pekan lalu, sudah masuk dalam kategori ekstrem sehingga menyebabkan banjir
TIANG-tiang beton maupun besi bekas proyek Monorel Jakarta yang mangkrak masih berdiri sejak 21 Tahun silam. Tiang monorel tersebut berdiri kaki di sepanjang Jalan HR Rasuna Said.
Warga juga diharapkan untuk tetap memantau kanal informasi resmi dan menghindari berteduh di bawah pohon besar atau baliho saat hujan disertai angin kencang terjadi.
Puluhan tiang beton yang terlanjur berdiri akhirnya mangkrak selama belasan tahun, berubah menjadi besi tua.
Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan memulai pembongkaran tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada hari ini, Rabu (14/1).
Lebih lanjut Pramono merinci, jumlah anggaran Rp100 miliar bukan hanya dikeluarkan untuk pembongkaran tiang saja.
Transformasi digital ini merupakan komitmen nyata pemerintah dalam menjamin kedaulatan air di Ibu Kota
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Lagipula, wacana pembangunan ulang JPO Sarinah sudah berkembang sebelum Pramono menjabat Gubernur per awal tahun 2025 lal
Menurut dia, monorail dipilih karena tidak menimbulkan emisi dan minim gangguan terhadap habitat hewan.
Selain DBD, Rano juga menyoroti masih tingginya kasus tuberkulosis (TBC) di Jakarta. DKI Jakarta masih berada di peringkat delapan nasional untuk kasus TBC.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai munculnya ketidakpuasan terkait besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2026 adalah hal yang wajar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved