Pemprov DKI Larang Sweeping Restoran saat Ramadan

PEMPROV DKI Jakarta menegaskan tidak akan menoleransi aksi sweeping restoran selama Ramadan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan, penertiban bukan ranah kelompok masyarakat, melainkan kewenangan aparat resmi.

Rano menekankan, pengaturan jam operasional rumah makan bukan aturan dadakan, melainkan prosedur tetap (protap) tahunan yang terus disosialisasikan. Pelaku usaha, kata dia, pada dasarnya sudah memahami pola pelaksanaan di lapangan.

“Arahan sebetulnya sudah jelas. Restoran atau warung sekarang juga sudah tahu. Kalau memang buka, biasanya pakai tirai. Itu sudah umum,” ujar Rano di Jakarta Barat, Rabu (18/2).

Baca juga : Pemprov DKI Larang Sahur on The Road dan Aksi Sweeping Selama Ramadan

Menurut Rano, mekanisme pengaturan jam buka restoran sudah berjalan dari tahun ke tahun, termasuk saat ia masih bertugas di pemerintahan daerah lain. Karena itu, pemerintah tidak boleh berhenti mengingatkan, namun cara penegakannya tidak boleh liar.

“Kita di pemerintahan bukan baru setahun dua tahun. Di Banten juga seperti itu. Artinya, pemerintah daerah, Pak Gubernur, tidak boleh bosan mengingatkan,” tegasnya.

Rano juga menggarisbawahi bahwa puasa adalah urusan personal, hubungan langsung manusia dengan Tuhan, sehingga tidak semestinya muncul tekanan sosial, apalagi tindakan sepihak terhadap pelaku usaha.

Baca juga : Perayaan Imlek Jakarta 2026 Digelar di Bundaran HI hingga Monas, Ini Rangkaian Acaranya

“Puasa ini ibadah unik. Ibadah kita langsung kepada Allah. Kita tidak perlu manusia untuk mengawasi. nJadi ini urusan pribadi,” ujarnya.

Ia menyebut, Pemprov tetap mengatur jam operasional restoran untuk menjaga penghormatan suasana Ramadan. Namun bila ada pelanggaran, yang berwenang menindak adalah aparat, bukan massa.

“Restoran memang ada jam buka, itu sudah protap tiap tahun. Nah, di situ tugas pemerintah untuk terus mengingatkan,” pungkasnya. (Z-10)