Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan pemerintah tidak berupaya menghindar dari persoalan-persoalan hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.
Pemerintah selalu berusaha hadir dan mendengar apa yang menjadi perhatian dan keluhan masyarakat.
"Saya ingin menegaskan pemerintah sama sekali tidak menghindar dari persoalan HAM. Pemerintah tidak menutup mata dan telinga. Kami tetap memberi kepedulian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu," ujar Moeldoko dalam keterangan resmi, Jumat (19/11).
Baca juga: Bertemu Presiden, Pedagang Beras Pastikan Stok Aman Sampai Akhir Tahun
Namun, ia menjelaskan yang menjadi fokus pemerintah tidak hanya masalah-masalah yang telah terjadi di masa silam tetapi juga bagaimana menata penegakan HAM yang baik di masa depan.
"Jadi semua harus beriringan. Kebijakan dan implementasinya juga. Itu sebetulnya yang sedang kita pikirkan," tuturnya.
Pernyataan mantan Panglima TNI itu disampaikan merespon aksi pengusiran dirinya oleh sejumlah warga yang melakukan aksi Kamisan di Semarang, Jawa Tengah.
"Saya datang ke sana untuk melihat, mencoba berbicara dengan mereka, tapi berbagai suara dari mereka tidak menginginkan apa yang kami sampaikan. Tapi kami tetap menghormati itu," tandasnya. (OL-1)
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan bahwa penyalahgunaan kekusaan merupakan dosa besar. Itu disampaikan menyinggung oknum penguasa.
Kantor Staf Presiden melalui Indonesia Future Network mengumpulkan 20 tokoh muda energi dan iklim dari berbagai latar belakang untuk membahas krisis energi dan iklim.
Tidak ada cara-cara instan dalam membina atlet. Karena itu, harus ada keberlanjutan pembinaan yang menyeluruh dan usaha-usaha yang gigih dari seluruh pihak.
KEPALA Staf Kepresidenan, Moeldoko menggelar rapat koordinasi bersama Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menolak menanggapi perihal disebutnya nama puteri dan menantu Jokowi di persidangan kasus tambang.
Moeldoko memastikan bahwa pembangunan IKN sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved