Moeldoko: Pemberantasan Korupsi oleh Pemerintah Tak Pernah Surut

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan usaha pemberantasan dan pencegahan korupsi oleh pemerintah terus diupayakan. Pemerintah bersama KPK melalui tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melakukan pembenahan untuk mencegah rasuah dan supaya indeks persepsi korupsi membaik. "Kita harus pastikan Stranas ini dikenal bukan hanya karena dampaknya dirasakan masyarakat namun juga sebagai kampanye upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah yang tidak pernah surut. Sehingga nanti indeks persepsi korupsi kita membaik dari waktu ke waktu," kata Moeldoko dalam webinar Cegah Korupsi pada Impor Pangan Strategis dan Sektor Kesehatan yang digelar Stranas PK, Selasa (19/10).

Moeldoko menyatakan Stranas PK merupakan komitmen kuat pemerintah bersama dengan KPK mencegah korupsi dari hulu secara sistemik, kolaboratif, dan beriorientasi hasil. Presiden Joko Widodo, ujar Moeldoko, menginginkan agar setiap rupiah uang negara harus berdampak dan menyejahterakan masyarakat. "Dalam berbagai kesempatan, dalam ratas, Presiden seringkali menegaskan bahwa setiap rupiah yang keluar dari APBN semuanya harus dapat dipastikan memiliki manfaat ekonomi, dapat memberikan manfaat bagi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Moeldoko menyampaikan 12 aksi pencegahan korupsi dalam Stranas PK 2021-2022 sangat relevan dan telah disusun sesuai arahan Presiden. Khususnya untuk peningkatan kemudahan berusaha dan perizinan, pemulihan ekonomi dan penangan pandemi, serta peningkatan indeks persepsi korupsi. Beberapa aksi dalam Stranas juga kelanjutan dari periode 2019-2021 di antaranya perbaikan tata kelola impor komoditas pangan strategis seperti bawang putih, garam, gula, jagung, beras, dan daging. "Bahwa aksi-aksi yang carry over dari tahun sebelumnya seperti perbaikan tata kelola dalam impor ekspor komoditas khususnya komoditas pangan strategis dan alat kesehatan menjadi aksi yang memperbaiki tata kelola dan mampu mencegah potensi kerugian negara," ucap Moeldoko.

Ia menyatakan perbaikan tata kelola impor tersebut penting lantaran jika tidak segera dibenahi berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menjadi ruang abu-abu yang kerap digunakan para pemburu rente. "Ujungnya, masyarakat yang dirugikan karena mendapat barang yang lebih mahal. APBN pun terdampak karena ekonomi tumbuh kurang berkualitas, karena lebih banyak di sisi konsumsi dibandingkan produksi," ungkapnya.
(OL-8)