Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
Pada intinya kami meminta semua pihak menghormati proses pra peradilan yang sedang berlangsung
Mardani terjerat dalam kasus dugaan suap izin pertambangan
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengingatkan, agar kedua istri Mardani H Maming dapat kooperatif hadir memenuhi panggilan kedua yang akan segera dilayangkan oleh KPK.
"Tim penyidik mengagendakan pemanggilan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan."
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaska dugaan gratifikasi Mardani Maming diduga dilakukan saat dirinya menjabat Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
KPK bakal memanggil ulang ketiga orang itu. Ketiganya diharap tidak mangkir lagi dalam pemanggilan berikutnya untuk kasus Mardani
Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa persiapan ini penting. Dalam hal ini, pihaknya sedang menyiapkan bahan jawaban pada persidangan praperadilan pekan depan.
Selain Bambang Widjojanto atau BW dan Denny Indrayana terdapat 26 kuasa hukum lainnya.
PERKARA yang disangkakan pada Mardani Maming oleh KPK sebenarnya perkara yang membelit adalah perkara bisnis, ujar pengacara bendahara NU tersebut.
Bambang Widjojanto merupakan mantan komisoner Komisi Pemberantasan Korupsi. Bambang menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memalsukan bukti permulaan.
Ali mengatakan praperadilan cuma menguji aspek formil dalam upaya paksa yang dilakukan KPK. Proses hukum itu tidak menyentuh masalah di tahap penyidikan.
Maming mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu terkait keabsahan penetapan tersangka terhadap dirinya.
KPK bakal memanggil ulang mereka. Mereka semua diminta tidak mangkir lagi dalam pemanggilan berikutnya
Selain Rois, tiga saksi lain juga mangkir dari pemeriksaan KPK dalam kasus ini. Mereka semua memiliki alasan berbeda.
"Pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) terjadi lebih dari 10 tahun lalu dan bahkan saat itu Ketum PBNU Gus Yahya belum mengenal Mardani H Maming."
"Pengumpulan alat bukti tentu masih terus dilakukan sekalipun ada permohonan praperadilan dimaksud," kata Ali
Abdul Fickar Hadjar melanjutkan, pihak penerima uang atau dana dapat dijerat TPPU jika penerima mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang itu hasil tindak pidana.
Pengamat politik AS Hikam mengkritisi rencana Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU (LPBH NU) memberi pendampingan hukum kepada tersangka Mardani H Maming.
Ketua BPP HIPMI ini sendiri berencana untuk mengajukan gugatan praperadilan dan tengah mempersiapkan bukti yang diperlukan
Tim penyidik KPK telah bekerja berdasarkan prosedur hukum dalam perkara yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tersebut.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved