Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Pakar: Hampir Tidak Ada Celah untuk Gagalkan RUU MK

PAKAR hukum dan tata negara Feri Amsari menuturkan hampir tak ada celah untuk menggagalkan revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK).

Formappi: Revisi UU MK Ekspresi Ketidaknyamanan DPR RI

Formappi menilai revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) bentuk ekspresi ketidaknyamanan DPR terhadap sejumlah kewenangan MK.

RUU MK Bakal Dibawa ke Paripurna, Ini Tanggapan Mahkamah Konstitusi

RUU perubahan keempat tentang Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi UU. Kesepakatan itu terjadi antara Komisi III DPR dan pemerintah

Polemik Caleg Terpilih Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Akomodatif

KETUA KPU RI dinilai melakukan pendekatan manajerial dan akomodatif buntut pernyataan kontroversialnya soal tidak perlunya mengundurkan diri bagi caleg terpilih hasil Pileg 2024

Pakar: Revisi UU MK Upaya Menyingkirkan Hakim Tertentu

PAKAR Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menilai revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) punya tendensi untuk menyingkirkan hakim konstitusi tertentu.

Pertimbangan MK Jaga Caleg Terpilih tak Main-Main dengan Pilihan Pemilih

RUANG bagi caleg terpilih hasil Pileg 2024 untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024 yang dibuka oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari dinilai bertentangan dengan semangat dalam pertimbangan putusan MK

Rapat Revisi UU MK di Masa Reses Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pembahasan revisi UU Nomor 24 Tahun 2023 tentang MK di Komisi III DPR selama masa reses telah memperoleh izin  pimpinan DPR.

Kuasa Hukum KPU Anggap Dalil Partai Perindo Mengada-Ada

Faktanya, saksi pemohon yakni Partai Perindo tidak hadir sebagai saksi saat penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

NasDem Kritisi KPU yang Perbolehkan Anggota DPR tidak Mundur jika Maju Pilkada

KETUA DPP Partai NasDem Atang Irawan beri catatan kritis soal kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang perbolehkan anggota DPR tak mundur jika maju Pilkada Serentak 2024.

MK Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman

Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan bahwa telah menerima laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Survei: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap KPK Menurun Setelah Revisi Undang-Undang

Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyebut adanya penurunan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pascarevisi undang-undang.

Caleg Terpilih Bisa Dilantik Susulan Jika Ikut Pilkada, Pakar: Inkonstitusional

Putusan Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa KPU harus mempersyarakatkan caleg terpilih agar membuat surat bersedia mengundurkan diri jika maju sebagai kepala daerah.

KPU Bantah Suara PPP Dipindah ke Garuda di Pileg 2024

KPU membantah dalil Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait perpindahan suara ke Partai Garuda di daerah pemilihan Jawa Barat

Kuasa Hukum KPU Minta MK Tolak Gugatan PDIP

Thomas menilai, permohonan PDIP tidak dapat diterima. Sehingga, dia memohon majelis hakim konstitusi MK untuk menolak permohonan pemohon seluruhnya.

MK Soroti Pemecatan 13 Panitia dan Kekacauan Pemilu di Papua Tengah

MK menyoroti pemecatan 13 panitia pemilihan distrik (PPD) di Papua Tengah pada Pemilu 2024. Pemecatan itu disebut karena ada tindakan menghambat proses rekapitulasi suara

KPU dan NasDem Bantah Dalil PAN Soal Perpindahan Suara di Jateng

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Partai NasDem membantah dalil Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyebut ada perpindahan suara pada Pileg 2024 daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah (Jateng) 10.

Kepercayaan Rakyat Dipertaruhkan

Selain suara atau kursi bisa melayang, kepercayaan rakyat juga jadi pertaruhan. Mestinya penyelenggara dan peserta pemilu tidak menyepelekan sidang PHPU di MK.

Pihak yang Bersengketa di PHPU Pileg 2024 Diminta Serius Perjuangkan Kepentingannya di MK

PENGAJAR hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini turut mengkritisi sikap dari para pihak yang bersengketa di sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024.

Hakim MK Tegur Bawaslu Papua karena Datang Terlambat di Sidang PHPU Pileg

HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) menegur Bawaslu Papua di sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sidang PHPU Pileg 2024 yang datang terlambat.

Nama dan Wibawa MK Diklaim Jauh Merosot di Mata Masyarakat

Minimnya terobosan putusan hukum yang dibuat oleh MK, menjadikan masyarakat kurang melirik MK sebagai institusi yang memberi penguatan bagi kualitas demokrasi Indonesia.

Demokrasi Tanpa Dusta

Rasch untuk Penilaian Bermakna

Hadir untuk Percaya

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia