Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah memberikan hak suaranya kepada partai berlambang Ka'bah di Pemilu 2024.
“Kami ucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia, ulama, kader partai, hingga simpatisan PPP yang telah memberikan amanah kepercayaan kepada PPP untuk mewakili aspirasinya secara politik dan konstitusional dalam Pemilu 2024,” tutur Muhamad Mardiono, di Kantor DPP PPP, Rabu (22/5/2024).
Mardiono menyebut, PPP dalam Pemilu 2024 berhasil memperoleh sebanyak 8.060.774 suara atau 845 kursi DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian, di tingkat provinsi sebanyak 6.379.085 suara atau 82 kursi DPRD Provinsi.
Baca juga : MK Soroti Pemecatan 13 Panitia dan Kekacauan Pemilu di Papua Tengah
“Di tingkat nasional perolehan PPP adalah 6.343.868 suara dengan persentase 4,17 persen dan 12 kursi DPR RI. Hasil perolehan ini berbeda dengan KPU yaitu 5.858.777 suara dengan persentase 3,87 persen dan 12 kursi DPR RI,” ungkapnya.
Muhamad Mardiono juga mengaku akan terus memperjuangkan selisih suara PPP hingga titik akhir, baik lewat jalur politik maupun jalur hukum lainnya.
“Sebagai Plt Ketum, saya juga meminta maaf karena perjuangan lewat Mahkamah Konstitusi (MK) belum berhasil. Namun saya akan terus berjuang melalui jalur lainnya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah diberikan kepada PPP. Upaya ini kami lakukan karena tidak ingin rakyat menyalurkan aspirasinya di jalan-jalan,” tegasnya.
Baca juga : Keseriusan KPU Selesaikan Sengketa Pemilu Dipertanyakan
Pria yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) ini meminta para kader untuk tetap teguh dan mengawal perjuangan yang sedang dilakukan DPP PPP.
“Kepada seluruh kader PPP saya minta untuk tetap teguh dan turut mengawal perjuangan yang belum selesai ini. Kita akan berjuang mengamankan suara rakyat, ulama, hingga konstituen,” jelasnya.
“Kemudian, saya instruksikan untuk bersama-sama berjuang menyukseskan Pilkada serentak dan memenangkan calon kepala daerah yang diusung PPP. Yaitu, calon kepala daerah yang memiliki visi misi sejalan dengan PPP dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
Pada kesempatan ini, Muhamad Mardiono juga mendapatkan dukungan langsung dari berbagai kader di daerah untuk memperjuangkan suara PPP yang hilang. Bahkan, DPW PPP Papua Tengah dan DPW PPP Jambi pun turut hadir untuk memberikan dukungan tersebut di Kantor DPP PPP. (Z-6)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.
Perlindungan hukum harus dimaknai sebagai amanat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keamanan jurnalis dari segala bentuk serangan.
MK telah mengambil langkah berani dalam menempatkan posisi wartawan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK
Berdasarkan anggaran dasar Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif, kewenangan mewakili yayasan tidak dapat dilakukan oleh ketua seorang diri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved