Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DALAM sidang pemeriksaan lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Rabu (29/5) terungkap bahwa hampir semua surat suara di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) kelurahan di Ternate, ternyata tidak ditandatangani oleh ketua Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS).
Saksi Partai NasDem saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Ternate Selatan, Djasman Abubakar, mengatakan hampir semua surat suara di TPS 08 Kelurahan Tabona tidak ditandatangani Ketua KPPS.
“Pada saat itu, hampir semua saksi kecuali saya menyatakan ini tidak sah,” ujar Djasman di hadapan Majelis Panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani di Ruang Sidang Gedung 2 MK, Jakarta Pusat pada Rabu (29/5).
Baca juga : MK Gelar Sidang Perdana Perkara Sengketa Pileg 2024
Djasman menjelaskan temuan surat suara yang tidak ditandatangani ketua KPPS ini berawal dari selisih dua angka pada sertifikat suara pada pemilihan DPRD Kota Ternate Dapil 2.
Namun, ketika pencocokan dengan menghitung surat suara ditemukan banyaknya surat suara yang tidak ditandatangani, hanya ada satu surat suara yang ditandatangani ketua KPPS dan suara itu untuk Partai NasDem.
Akibatnya 221 surat suara dinyatakan tidak sah karena tidak ada tanda tangan ketua KPPS. Karena hal itu, partai NasDem kehilangan suaranya di TPS 08. Dalam permohonannya, NasDem menyebut perolehan suara mereka menjadi berkurang sebanyak 143 suara di TPS tersebut.
Baca juga : MK Tolak Gugatan Partai Garuda Soal Pelanggaran Pemilu di Dapil Lampung Selatan 7
Komisioner KPU Kota Ternate Mu’minah Daeng Barang mengatakan berdasarkan kesimpulan koordinasi KPU dan Bawaslu, surat suara yang tidak ditandatangani ketua KPPS itu tetap dinyatakan tidak sah berdasarkan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Ketentuan tersebut menyebutkan surat suara dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh ketua KPPS serta tanda coblos pada nomor atau gambar partai politik/calon pada kolom yang disediakan.
Sementara Ketua Bawaslu Kota Ternate Kifli Sahlan menjelaskan ada 222 surat suara pemilihan anggota DPRD Kota Ternate di TPS 08, tetapi 221 surat suara itu tidak ditandatangani ketua KPPS.
Baca juga : KPU Disebut sangat Lincah Dalam Mengubah Hasil Suara Pileg 2024
Atas kelalaiannya, ketua KPPS TPS 08 Kelurahan Tabona telah dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 532 UU Pemilu. Ketentuan ini menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.
“Sudah di pengadilan tinggi Pak, Yang Mulia. Jadi, pengadilan negeri lalu kemudian yang bersangkutan banding dan putusan banding di pengadilan tinggi menguatkan putusan yang dikeluarkan pengadilan negeri,” kata Kifli.
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan lanjutan PHPU yang dimohonkan Partai NasDem dalam Perkara Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Agenda sidang yaitu mendengarkan keterangan saksi/ahli.
Diketahui, Partai NasDem mengajukan sengketa hasil permilu yang berpengaruh pada perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota di 5 Dapil di Provinsi Maluku Utara. Lima dapil dimaksud antara lain berkaitan dengan perolehan kursi DPRD Kota Ternate Dapil Ternate 2, kursi DPRD Kabupaten Halmahera Barat Dapil Halmahera Barat 1 dan Dapil Halmahera Barat 2, kursi DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil Halmahera Selatan 3, serta kursi DPRD Kabupaten Pulau Morotai Dapil Morotai 3. (Dis/P-5)
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
pada Pileg 2024, PDI Perjuangan telah ditinggal Joko Widodo yang diusung partai tersebut pada dua kali Pilpres, yakni 2014 dan 2019.
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menilai, setiap partai politik penting untuk melakukan evaluasi secara internal.
Ward menuturkan, istrinya merupakan kader partai sekaligus anggota legislatif di Belanda.
PENGAMAT politik Hendri Satrio menilai bahwa rencana pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah hal yang baik bila itu terjadi.
Parpol surati KPU minta caleg terpilih diganti, PKS : Ini berbahaya
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.
Apabila ada sesuatu isu tertentu yang diperjuangkan oleh pengurus atau aktivis, kemudian gagasannya tidak masuk dalam RUU atau dalam UU langsung disebut partisipasi publiknya tidak ada.
Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI 2024-2029 Rambe Kamarul Zaman berharap jangan sampai terjadi kesalahpahaman politik atas putusan MK 135 tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved