Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
KERESAHAN Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terhadap situasi politik terkini memuncak. Ia menyentil sejumlah lembaga negara yang dinilai, dilemahkan dengan intervensi politik berefleksi dari Pilpres 2024.
Awalnya Presiden Ke-5 Republik Indonesia itu menyentil TNI dan Polri yang dinilai dilibatkan kembali dalam politik praktis.
"Kok TNI dan Polri dibawa lagi kembali ke politik praktis?," tanya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Rakernas V PDI Perjuangan, yang berlangsung di Jakarta, Kamis Jumat (24/5).
Baca juga : Kepercayaan Rakyat Dipertaruhkan
"Sekarang pemilunya langsung tapi kok jadi abu-abu gitu sudah direkayasa, " sambungnya.
Ditengah penyelenggaraan Pilpres 2024 yang dinilai Megawati terdapat kecurangan, Ia juga menyebut KPU dan Bawaslu yang dianggap tidak bersuara soal kecurangan.
Soal MK, Megawati menyatakan keresahannya soal putusan 90 yang meloloskan Gibran Rakabumingraka sebagai Calon Wakil Presiden. Menurut Megawati, MK sudah diintervensi dengan kekuasaan.
Baca juga : Pihak yang Bersengketa di PHPU Pileg 2024 Diminta Serius Perjuangkan Kepentingannya di MK
"Mahkamah Konstitusi juga sama. Kenapa? karena bisa diintervensi oleh kekuasaan. Nampak jelas melalui putusan terhadap perkara nomor 90 yang menimbulkan begitu banyak anomali, " ujar Megawati.
Putri Proklamator itu juga mengaku heran dengan aparat penegak hukum, yang digunakan untuk tekanan dan intimidasi bernuansa politis. Terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuknya.
"Dulu kan revolusi yang menetapkan, korupsi kolusi dan nepotisme musuh bersama. Maka dari itu lahir Komisi Pemberantasan Korupsi itu lahir itu saya membuat, saya heran, loh, barang bagus-bagus dipergunakan menjadi tidak bagus kenapa ya itu kesalahan siapa ya?," tanya Megawati.
Megawati mengkhawatirkan pola-pola dugaan intervensi kekuasaan dapat terulang dalam Pemilu 5 tahun mendatang. Partai Politik kata Mega, harus hadir dan kuat mengawal demokrasi.
" Sekarang supaya tidak kejadian gini lagi, ini nanti istilahnya itu bisa jadi replikasi. Replikasi apa? "Oh kalau bisa begini, seperti yang sekarang terjadi kejadian, Oke makanya bisa nanti yang 5 tahun lagi" wah bayangkan Indonesia apa enggak makin lubrak, " ujarnya. (Z-8)
Hasto Kristiyanto membeberkan suasana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka yang berlangsung sangat cair.
PERTEMUAN antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri hari ini (20/3) dinilai membantah spekulasi keretakan hubungan keduanya yang sempat beredar di publik.
Pertemuan yang membahas persatuan dan semangat kebangsaan itu bertujuan untuk mempererat silaturahim menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah.
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka (19/3). Pertemuan hangat ini bahas isu strategis & silaturahmi tokoh bangsa.
Surat Megawati kepada Mojtaba Khamenei itu diserahkan kepada Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi.
Tasyakuran atas penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati serta pelaksanaan ibadah umrah bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
Hakim Konstitusi Anwar Usman sampaikan permohonan maaf di sidang terakhirnya sebelum purna tugas 6 April 2026. Simak rekam jejak, kontroversi, hingga calon penggantinya.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
MK tidak terima gugatan Roy Suryo Cs terkait pasal pencemaran nama baik di UU ITE & KUHP. Hakim menilai permohonan kabur dan tidak sinkron. Simak ulasannya
TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.
Masa percobaan 10 tahun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan.
Dalam sidang MK, Pemerintah melalui ahli hukum laut menegaskan bahwa kewenangan Bakamla adalah untuk koordinasi patroli terintegrasi, bukan menggantikan peran penyidik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved