NEWSTICKER

Kepercayaan Rakyat Dipertaruhkan

Dinda Shabrina

07/5/2024 10:21

Kepercayaan Rakyat Dipertaruhkan — Suasana sidang PHPU di MK.(MI/SUSANTO)

KETIDAKSERIUSAN pihak yang beperkara dalam gugatan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024 menjadi preseden buruk bagi kepercayaan publik terhadap jalannya tahapan pemilu.

Hal itu disampaikan pengajar hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini di Jakarta, kemarin. Dia menilai masih banyak peserta sidang, baik itu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun dari caleg dan partai, yang tidak serius dalam memperjuangkan kepentingan mereka di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/kepercayaan-rakyat-dipertaruhkan

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Riky Wismiron

Berita Lainnya

Polri Hormati Putusan MK soal Penempatan Anggota di Jabatan ASN
20/1/2026 15:12
Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.
LBH Pers: Putusan MK Tegaskan Sengketa Jurnalistik Wajib Lewat Dewan Pers
20/1/2026 06:13
Perlindungan hukum harus dimaknai sebagai amanat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keamanan jurnalis dari segala bentuk serangan.
MK Tegaskan Jurnalis tak Bisa Dipidana, Pakar: Langkah Progresif Kawal Demokrasi
19/1/2026 19:28
MK telah mengambil langkah berani dalam menempatkan posisi wartawan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.
Jurnalis tak Bisa Dipidana atas Karya Jurnalistik, Dewan Pers Minta Seluruh Pihak Baca Detail Putusan MK
19/1/2026 17:30
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK
MK Tolak Uji Materi Soal Pencalonan Anggota DPR Tanpa Partai Politik
19/1/2026 15:50
Berdasarkan anggaran dasar Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif, kewenangan mewakili yayasan tidak dapat dilakukan oleh ketua seorang diri.
MK Putuskan Wartawan tidak Bisa Langsung Dipidana atas Karya Jurnalistik
19/1/2026 15:24
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait perlindungan hukum terhadap wartawan.
KPU Siap Buka Salinan Ijazah Jokowi
19/1/2026 15:50
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Biaya Pilkada Mahal Bukan Salah Sistem, Ini Biang Keroknya
16/1/2026 20:55
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Ijazah Jokowi Jadi Informasi Publik, KPU Punya Waktu 14 Hari untuk Banding
14/1/2026 18:46
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Ijazah Jokowi Jadi Informasi Publik, KPU Diperintakan Serahkan Salinan Ijazah Jokowi
14/1/2026 17:53
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Eks KPU Bantah Pilkada Mahal: Biaya Rp40 Ribu per Pemilih
14/1/2026 17:45
Ida menegaskan, pengeluaran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan wakil-wakilnya.
KIP Kabulkan Ijazah Jokowi Jadi Informasi Publik, Bonatua Minta Buka 9 Item yang Disembunyikan KPU
14/1/2026 17:24
KIP Pusat memutuskan bahwa ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka setelah mengabulkan sengketa informasi yang dimohonkan Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi.