Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Rapat Revisi UU MK di Masa Reses Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pembahasan revisi UU Nomor 24 Tahun 2023 tentang MK di Komisi III DPR selama masa reses telah memperoleh izin  pimpinan DPR.

Kuasa Hukum KPU Anggap Dalil Partai Perindo Mengada-Ada

Faktanya, saksi pemohon yakni Partai Perindo tidak hadir sebagai saksi saat penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

NasDem Kritisi KPU yang Perbolehkan Anggota DPR tidak Mundur jika Maju Pilkada

KETUA DPP Partai NasDem Atang Irawan beri catatan kritis soal kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang perbolehkan anggota DPR tak mundur jika maju Pilkada Serentak 2024.

MK Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman

Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan bahwa telah menerima laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Survei: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap KPK Menurun Setelah Revisi Undang-Undang

Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyebut adanya penurunan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pascarevisi undang-undang.

Caleg Terpilih Bisa Dilantik Susulan Jika Ikut Pilkada, Pakar: Inkonstitusional

Putusan Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa KPU harus mempersyarakatkan caleg terpilih agar membuat surat bersedia mengundurkan diri jika maju sebagai kepala daerah.

KPU Bantah Suara PPP Dipindah ke Garuda di Pileg 2024

KPU membantah dalil Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait perpindahan suara ke Partai Garuda di daerah pemilihan Jawa Barat

Kuasa Hukum KPU Minta MK Tolak Gugatan PDIP

Thomas menilai, permohonan PDIP tidak dapat diterima. Sehingga, dia memohon majelis hakim konstitusi MK untuk menolak permohonan pemohon seluruhnya.

MK Soroti Pemecatan 13 Panitia dan Kekacauan Pemilu di Papua Tengah

MK menyoroti pemecatan 13 panitia pemilihan distrik (PPD) di Papua Tengah pada Pemilu 2024. Pemecatan itu disebut karena ada tindakan menghambat proses rekapitulasi suara

KPU dan NasDem Bantah Dalil PAN Soal Perpindahan Suara di Jateng

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Partai NasDem membantah dalil Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyebut ada perpindahan suara pada Pileg 2024 daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah (Jateng) 10.

Kepercayaan Rakyat Dipertaruhkan

Selain suara atau kursi bisa melayang, kepercayaan rakyat juga jadi pertaruhan. Mestinya penyelenggara dan peserta pemilu tidak menyepelekan sidang PHPU di MK.

Pihak yang Bersengketa di PHPU Pileg 2024 Diminta Serius Perjuangkan Kepentingannya di MK

PENGAJAR hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini turut mengkritisi sikap dari para pihak yang bersengketa di sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024.

Hakim MK Tegur Bawaslu Papua karena Datang Terlambat di Sidang PHPU Pileg

HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) menegur Bawaslu Papua di sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sidang PHPU Pileg 2024 yang datang terlambat.

Nama dan Wibawa MK Diklaim Jauh Merosot di Mata Masyarakat

Minimnya terobosan putusan hukum yang dibuat oleh MK, menjadikan masyarakat kurang melirik MK sebagai institusi yang memberi penguatan bagi kualitas demokrasi Indonesia.

Lagi-Lagi KPU Kena Tegur Hakim MK karena Terlambat

Hakim Konstitusi Arief Hidayat kembali menegur perwakilan KPU saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (3/5).

Keseriusan KPU Hadir dalam Sidang Sengketa Pileg 2024 Harus Dievaluasi

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan teguran Hakim Konstitusi ke

KPU Disebut sangat Lincah Dalam Mengubah Hasil Suara Pileg 2024

Calon legislatif (caleg) mengungkapkan ada perpindahan perolehan suara yang cukup masif dalam rekapitulasi Pemilu 2024 di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Keseriusan KPU Selesaikan Sengketa Pemilu Dipertanyakan

HAKIM konstitusi Arief Hidayat geram dengan sikap para komisioner KPU RI yang tidak hadir dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024, kemarin.

Usai Dimarahi Hakim MK, KPU Klaim Serius Tanggapi Permohonan Sengketa Hasil Pileg

ANGGOTA sekaligus Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Mochammad Afifuddin menegaskan pihaknya serius menanggapi permohonan PHPU Legislatif 2024 di MK.

Pengamat: Ada Persoalan Kepemimpinan Komisioner KPU

DIREKTUR DEEP Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan teguran Hakim Konstitusi ke Komisioner KPU menunjukan ketidakseriusan penyelenggara pemilu dalam menyelesaikan sengketa Pileg 2024.

Kemenlu dan Kembalinya Dplomasi Ekonomi

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia