Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

KPU Cermati Perkara Sengketa Pemilu yang Lanjut ke Proses Pembuktian

KPU sebagai satu-satunya pihak termohon dalam rangkaian sidang PHPU di MK bakal mencermati salinan putusan yang telah dibacakan MK

Ditolak MK, PPP Dipastikan tak Lolos ke Parlemen

Langkah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menembus Senayan pada Pemilu Legislatif 2024 dipastikan kandas

Partai Buruh dan Gelora Gugat UU Pilkada ke MK

Partai Buruh dan Partai Gelora meminta MK membatalkan Pasal 40 ayat (3).

MK Tolak Permohonan PPP Soal Perpindahan Suara di Dapil 6 Gorontalo

Petitum tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU

MK Putuskan Permohonan PDIP Soal Perolehan Suara di Dapil Jawa Barat IV tidak Dapat Diterima

MK tidak bisa menerima permohonan perkara PHPU calon anggota Legislatif Daerah Pemilihan Jawa Barat IV yang diajukan PDI Perjuangan.

Minta Perludem Jangan Asal Bicara, PPP: Tidak Ada Jual Beli Suara

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) diminta agar tidak asal bicara terkait sengketa PPP dengan Partai Garuda di Mahkamah Konstitusi (MK).

Revisi UU Kementerian Buat Unsur Profesional Semakin Minim

Baleg DPR merasa bangga dapat merevisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang diubah berdasarkan putusan MK pada 2012. 

Revisi UU MK Berpotensi Hilangkan Independensi MK

Revisi UU MK tersebut tak hanya akan mengancam eksistensi Indonesia sebagai negara hukum, tetapi juga independensi lembaga peradilan di negeri ini.

Pakar HTN Unpad Minta Hentikan Politisasi untuk Kembalikan Independensi MK

PAKAR hukum tata negara Unpad Prof Susi Dwi Harijanti meminta kepada pembuat kebijakan atau siapa pun aktor di balik RUU MK untuk berhenti mempolitisasi konstitusi.

Revisi UU MK Harus Dicegah karena Argumentasi Asas Kebutuhannya Lemah

Para ahli, akademisi serta masyarakat sipil diminta untuk mengawal dan mencegah pengesahan RUU MK. Karena revisi undang-undang tersebut lemah argumentasi asas kebutuhannya

RUU Kementerian Negara Resmi Jadi Inisiatif DPR RI

SEBANYAK dua rancangan undang-undang (RUU) resmi menjadi inisiatif DPR. Salah satunya, yakni RUU Kementerian Negara.

RUU MK Bisa Hilangkan Independesi Hakim

Independensi hakim konstitusi akan hilang apabila revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK) disahkan.

Hati Saya Remuk Sebenarnya

KETUA Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengaku remuk melihat kondisi MK saat ini yang makin hari makin dilemahkan.

Ketua MKMK: Hati Saya Remuk Lihat Kondisi MK Saat Ini, Masa Depan Semakin Suram

KETUA Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengaku perasaannya remuk setelah melihat kondisi MK saat ini yang semakin hari semakin dilemahkan.

Pakar: Hampir Tidak Ada Celah untuk Gagalkan RUU MK

PAKAR hukum dan tata negara Feri Amsari menuturkan hampir tak ada celah untuk menggagalkan revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK).

Formappi: Revisi UU MK Ekspresi Ketidaknyamanan DPR RI

Formappi menilai revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) bentuk ekspresi ketidaknyamanan DPR terhadap sejumlah kewenangan MK.

RUU MK Bakal Dibawa ke Paripurna, Ini Tanggapan Mahkamah Konstitusi

RUU perubahan keempat tentang Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi UU. Kesepakatan itu terjadi antara Komisi III DPR dan pemerintah

Polemik Caleg Terpilih Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Akomodatif

KETUA KPU RI dinilai melakukan pendekatan manajerial dan akomodatif buntut pernyataan kontroversialnya soal tidak perlunya mengundurkan diri bagi caleg terpilih hasil Pileg 2024

Pakar: Revisi UU MK Upaya Menyingkirkan Hakim Tertentu

PAKAR Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menilai revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) punya tendensi untuk menyingkirkan hakim konstitusi tertentu.

Pertimbangan MK Jaga Caleg Terpilih tak Main-Main dengan Pilihan Pemilih

RUANG bagi caleg terpilih hasil Pileg 2024 untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024 yang dibuka oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari dinilai bertentangan dengan semangat dalam pertimbangan putusan MK

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia