Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Selisih Satu Suara, MK Minta Surat Suara Dihitung Ulang di Sidang Pembuktian PHPU Pileg

MAHKAMAH Konstitusi memerintahkan surat suara di TPS 005 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dihitung ulang karena selisih satu suara antara PDIP dan NasDem

DPR belum Prioritaskan Revisi UU MK

DPR belum akan memprioritaskan pembahasan revisi UU MK 

Mahkamah Konstitusi Gelar 8 Sidang PHPU Hari Ini

Agenda sidang mahkamah konstitusi terbagi dalam tiga sesi yang dimulai pukul 08.00 WIB dengan empat sidang paralel.

Seorang Saksi Kunci dari Golkar untuk Sengketa Pileg di Ambon Hilang

KUASA hukum dari Partai Golkar, Michael Dolf Lailossa, mengatakan saksi kunci yang akan dihadirkan dalam sidang pembuktian sengketa PHPU pileg 2024 menghilang.

MK Diyakini Kabulkan Gugatan Uji Materi Batas Usia Minimal Pimpinan KPK Jadi 40 Tahun

MAHKAMAH Konstitusi (MK) diyakini akan mengabulkan gugatan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK (UU KPK) terkait batas usia minimal Pimpinan KPK.

Di Sidang PHPU Pileg 2024, KPU Diingatkan Transparan Soal Konversi Kursi DPR

KPU harus memastikan agar konversi suara menjadi kursi adalah upaya pengalihan suara secara benar dan sesuai dengan prinsip dan asas penyelenggaraan pemilu

Hampir Semua Surat Suara di TPS Ini Tidak Ditandatangani Ketua KPPS

n hampir semua surat suara di TPS 08 Kelurahan Tabona tidak ditandatangani Ketua KPPS.

Kodifikasi UU Pemilu dan Pilkada Diperlukan

WACANA mengodifikasi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dinilai mendesak.

Saksi PPP di Riau Sebut tak Dapat Hak Pilih karena Kehabisan Surat Suara

SAKSI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau menyebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kehabisan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) 04

PKB belum Tentukan Sikap soal RUU MK

PKB belum tentukan sikap politik soal RUU MK

Baleg DPR Sebut Banyak UU yang Bakal Direvisi Imbas Putusan MK

KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menerangkan masih ada beberapa revisi Undang-undang yang dirumuskan DPR efek adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Jokowi Enggan Komentari Kritikan Megawati

PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) enggan berkomentar soal kritik Ketua Umum PDIP Megawati terhadap pemerintah dan penguasa.

Revisi UU MK Dikritik Megawati, Fraksi PDIP Bakal Beri Nota Keberatan

Kritik tersebut membuat Fraksi PDIP di DPR bakal beri catatan keberatan terhadap perubahan beleid yang tinggal menunggu pengesahan di sidang paripurna mendatang itu.

MK Diminta Diskualifikasi 4 Partai yang Abai terhadap Pemenuhan Keterwakilan Perempuan di Legislatif Provinsi Gorontalo

MAHKAMAH Konstitusi (MK) diminta untuk mendiskualifikasi empat partai yang diduga abai terhadap pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di legislatif Provinsi Gorontalo.

Megawati Heran MK Bisa Diintervensi Penguasa

Megawati Soekarnoputri mengkritik kinerja sejumlah lembaga negara dalam rangkain Pemilihan Umum (Pemilu) 2024

Megawati Sentil TNI, Polri, KPU, Bawaslu, MK hingga KPK

Awalnya Presiden Ke-5 Republik Indonesia itu menyentil TNI dan Polri yang dinilai dilibatkan kembali dalam politik praktis. 

Revisi UU Kementerian Membiarkan Presiden Leluasa Gunakan Kekuasaan

BADAN Legislasi atau Baleg DPR RI bangga dapat merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada periode saat ini.

Sampaikan Terima Kasih Kepada Rakyat, Mardiono akan Perjuangkan Suara PPP yang Hilang

Muhamad Mardiono juga mengaku akan terus memperjuangkan selisih suara PPP hingga titik akhir, baik lewat jalur politik maupun jalur hukum lainnya.

UU Pilkada Perlu Diuji Kembali Jika Dianggap Masih Rugikan Parpol Tertentu

Jika MK menilai bahwa UU Pilkada dianggap masih merugikan pihak atau partai politik tertentu, kemungkinan MK akan menerima gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora.

MK Tolak Gugatan Partai Garuda Soal Pelanggaran Pemilu di Dapil Lampung Selatan 7

Gugatan tidak memenuhi syarat formil permohonan karena permohonan pemohon tidak jelas atau kabur.

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia