Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Totok Hariyono menyebut bahwa pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kita sudah melakukan upaya persiapan terbaik sebagai pemberi keterangan saat sidang di Mahkamah Agung dengan tetap (bersikap) netral dan tidak berpihak baik kepada kepada pemohon maupun termohon,” ujar Totok kepada Media Indonesia di Jakarta pada Selasa (10/12).
Totok juga menekankan pentingnya evaluasi bersama untuk melawan politik uang, sebab hal tersebut yang selalu menjadi ancaman serius dan berpotensi merusak proses demokrasi.
“Ke depan kita akan terus lakukan upaya evaluasi untuk meminimalkan politik uang di Pemilu dan Pilkada,” katanya.
Menurutnya, hal ini harus diatur secara konkrit lewat revisi UU Pilkada dan Pemilu serta memaksimalkan pendidikan politik gotong royong bersama parpol dan masyarakat.
“Praktik politik uang ini dalam catatan Bawaslu terjadi masif di 50 persen wilayah Indonesia, olah karenanya politik uang itu harus ditangani bersama-sama sebagai gerakan gotong royong,” imbuh Totok.
Lebih lanjut, Totok mengakui bahwa pembuktian pelanggaran politik uang akan sulit dilakukan jika ada andil dari pengawasan masyarakat.
“Pembuktian sulit, maka masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan pelanggaran politik uang. Pentingnya gotong royong dalam menciptakan Pemilu yang bebas dari politik uang,” ujarnya.
Sebelumnya, Bawaslu RI telah menerima 130 laporan politik uang di masa tenang dan di hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024. Meski demikian, Bawaslu menilai, mayoritas pelaksanaan Pilkada serentak 2024 berjalan aman dan lancar. (Dev/M-3)
CALON Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menanggapi rencana Tim Hukum Ridwan Kamil (RK)-Suswono menggugat hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konsitusu (MK)
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno menunjuk Todung Mulya Lubis sebagai Ketua Tim Hukum menghadapi sengketa hasil pilkada 2024
Komisioner KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menerangkan pihaknya masih menunggu apakah ada perjara perselisihan hasil pemilihan (PHP) di MK atau tidak dalam tiga hari kerja ke depan.
Alasan tim pasangan calon nomor urut 1 Pilkada DKI 2024, Ridwan Kamil (RK)-Suswono (Rido) yang akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) cukup lemah dan tidak berdasar.
Ray mengatakan pernyataan tim Rido yang menyinggung bahwa suara pasangan Pramono Anung-Rano Karno lebih kecil dari angka golongan putih (Golput) menunjukan belum menerima kekalahan
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani perselisihan hasil pilkada akan dilihat pada parameter keterkaitan antara materi gugatan dan dampak keterpilihan
Bawaslu berupaya mengedukasi pelajar untuk menggunakan hak pilih mereka
Diperlukan persepsi yang sama dalam teknis pelaksanaan kampanye, agar peserta pemilu bisa memahami aturan pelaksanaan berkampanye.
Dalam upaya pengawasan, Bawaslu akan melakukannya menjelang masa kampanye, pada saat kampanye, hingga masa kampanye selesai.
Peserta pemilu bisa melaksanakan pertemuan internal dengan menggelar sosialisasi dan pendidikan politik dengan hanya melibatkan struktur, caleg, dan anggota partai.
Bawaslu akan mengawal terlaksana pemilu yang aman dan damai dengan slogan Jabar Anteng (aman, netral, tenang).
Bawaslu adalah wasit perhelatan pemilu. Untuk menjaga kondusifitas, wasitnya harus mampu dan kapable
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved