Bawaslu RI akan Hadapi Laporan Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Secara Netral

ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Totok Hariyono menyebut bahwa pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita sudah melakukan upaya persiapan terbaik sebagai pemberi keterangan saat sidang di Mahkamah Agung dengan tetap (bersikap) netral dan tidak berpihak baik kepada kepada pemohon maupun termohon,” ujar Totok kepada Media Indonesia di Jakarta pada Selasa (10/12).

Totok juga menekankan pentingnya evaluasi bersama untuk melawan politik uang, sebab hal tersebut yang selalu menjadi ancaman serius dan berpotensi merusak proses demokrasi.

“Ke depan kita akan terus lakukan upaya evaluasi untuk meminimalkan politik uang di Pemilu dan Pilkada,” katanya.

Menurutnya, hal ini harus diatur secara konkrit lewat revisi UU Pilkada dan Pemilu serta memaksimalkan pendidikan politik gotong royong bersama parpol dan masyarakat.

“Praktik politik uang ini dalam catatan Bawaslu terjadi masif di 50 persen wilayah Indonesia, olah karenanya politik uang itu harus ditangani bersama-sama sebagai gerakan gotong royong,” imbuh Totok.

Lebih lanjut, Totok mengakui bahwa pembuktian pelanggaran politik uang akan sulit dilakukan jika ada andil dari pengawasan masyarakat.

“Pembuktian sulit, maka masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan pelanggaran politik uang. Pentingnya gotong royong dalam menciptakan Pemilu yang bebas dari politik uang,” ujarnya.

Sebelumnya, Bawaslu RI telah menerima 130 laporan politik uang di masa tenang dan di hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024. Meski demikian, Bawaslu menilai, mayoritas pelaksanaan Pilkada serentak 2024 berjalan aman dan lancar. (Dev/M-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi