Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) masih membuka pendaftaran terkait permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota yang ingin mengajukan baik secara daring maupun luring.
Hakim MK, Enny Nurbaningsih mengatakan pihaknya telah mempersiapkan sejumlah strategi dan melakukan simulasi guna menghadapi ratusan gugatan dari para tim pemenangan calon kepala daerah mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.
“Mahkamah Konstitusi sudah menyiapkan supporting system yang kuat dan melakukan simulasi jika banyak yang mengajukan PHPU,” katanya kepada Media Indonesia melalui pesan tertulis pada Rabu (11/12).
Selain itu, Enny bersama jajaran para hakim juga tengah menyusun jadwal persidangan yang rencananya akan dimulai pada minggu pertama Januari 2025.
“Jadwal sudah kami buat dengan asumsi perkaranya yang banyak. Kami juga sudah tidak libur sejak sebulan ini, Sabtu dan Minggu tetap masuk untuk melakukan persiapan-persiapan,” jelasnya.
Lebih lanjut, hingga saat ini Enny juga masih menerima berbagai pengajuan permohonan perkara Pilkada 2024 yang akan terus dibuka hingga 18 Desember 2024. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah mengingat rekapitulasi penghitungan suara belum selesai sepenuhnya.
“Saat ini sudah ada pembagian piket petugas hingga pagi dan malam bagi para hakim dan pegawai untuk menerima laporan,” tutur Enny.
Sementara itu, tahapan rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman pasangan calon (pasion) terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah pada tingkat provinsi paling lambat dilaksanakan pada 15 Desember 2024. Artinya masih ada 4 hari masa rekapitulasi di sejumlah daerah.
Enny memastikan bahwa pihaknya akan menjaga netralitas dan independensi serta profesionalitas dalam menentukan hasil sidang PHPU.
“MKMK juga akan mengawasi sesuai tugasnya. Kami juga akan terus memperketat pengamanan menuju berjalannya sidang,” tegasnya
Untuk mencegah adanya tumpang tindih sidang PHPU, Enny menekankan bahwa MK telah mengantisipasi dengan dukungan tenaga hakim yang memiliki kondisi fit dan sehat.
“Tenaga kesehatan telah ditambah dengan dukungan dokter spesialis agar kondisi kesehatan para hakim berjalan baik sehingga dapat menangani perkara dengan baik. Seluruh hal diatas sesuai SOP yg selama ini sudah berjalan untuk menyelesaikan setiap PHPU,” tandasnya.
Terpantau dari situs Mahkamah Konstitusi pada Rabu (11/12) pukul 17.00 WIB, total permohonan yang sudah masuk sebanyak 257 gugatan sengketa yang terdiri dari 7 permohonan PHP Gubernur Tahun 2024; 204 permohonan PHP Bupati Tahun 2024; dan 46 permohonan PHP Wali Kota Tahun 2024. (P-5)
LOKATARU Foundation melaporkan sembilan Hakim Konstitusi ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas dugaan pelanggaran kode etik terkait dalam sengketa Pilkada 2024
Yusril mengatakan bahwa sebagai pihak yang berada dalam kekuasaan eksekutif, pemerintah tidak bisa ikut campur dalam proses gugatan PHP-kada.
KPU RI mengemukakan pihaknya saat ini sedang konsolidasi dengan KPU Provinsi dan Kabupaten dalam rangka menghadapi gugatan.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.
Apabila ada sesuatu isu tertentu yang diperjuangkan oleh pengurus atau aktivis, kemudian gagasannya tidak masuk dalam RUU atau dalam UU langsung disebut partisipasi publiknya tidak ada.
Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI 2024-2029 Rambe Kamarul Zaman berharap jangan sampai terjadi kesalahpahaman politik atas putusan MK 135 tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved