Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENELITI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) harus menyiapkan sejumlah mekanisme untuk mencegah konflik kepentingan saat menangani sengketa hasil Pilkada 2024.
Haykal menjelaskan berkaca pada Pileg lalu, ada dua hakim MK yang berpotensi memiliki konflik kepentingan, yakni Anwar Usman dan Arsul Sani. Anwar merupakan paman dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep. Sedangkan, Arsul merupakan mantan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Haykal menjelaskan ada dua mekanisme yang diterapkan MK saat Pileg lalu. Pertama, sesuai keputusan MKMK, Anwar Usman tidal bisa ikut dalam panel sidang yang perkaranya berkaitan dengan PSI, karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan Kaesang sehingga potensi konflik kepentingannya cukup besar. Pada saat itu, Anwar digantikan oleh hakim MK lainnya Guntur Hamzah.
"Mekanisme oleh MK terkait konflik kepentingan Arsul Sani malah MK memilih untuk tetap memasukkan Arsul dalam panel sidang memeriksa kasus yang berkaitan dengan PPP. Namun kemudian Arsul Sani tidak ikut menberikan suara dalam menentukan keputusan," kata Haykal, kepada Media Indonesia, Rabu (11/12).
Haykal mengatakan mekanisme serupa mungkin akan diterapkan oleh MK pada sengketa hasil Pilkada 2024. Namun, ia menilai MK akan melakukan kajian dalam menentukan mekanisme hakim yang akan memeriksa sengketa. Ia mengatakan MK akan menimbang MK akan menimbang seberapa besar dampak yang ditimbulkan ketika seorang hakim menangani salah satu sengketa Pilkada.
"Tidak bisa juga kita meminta Anwar Usman tidak boleh menangani kasus yang berkaitan dengan PSI. Nah kalau itu terjadi di saat banyak sekali permohonan maka tentu berpengaruh juga pada poses pelaksanaan perselisihan hasil Pilkada," katanya.
"Menurut kami perlu ada kajian yang dilakukan MK untuk menganalisis perkara mana yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dengan hakim yang mana itu harus dimitigasi dan dibuat mekanisme utnuk mencegah konflik kepentingan," katanya. (P-5)
Permohonan terbanyak berasal dari sengketa hasil pilkada tingkat kabupaten, yakni sebanyak 55 permohonan.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah menerima 81 permohonan perselisihan atau sengketa Pilkada Serentak 2024, baik untuk pemilihan bupati-wakil bupati maupun wali kota-wakil wali kota
Empat gugatan yang sudah dimohonkan ke MK tak terlepas dari persoalan serius terkait penyelenggaraan Pilkada Banjarbaru 2024
Ridwan Kamil (RK)-Suswono akan mengajukan gugatan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).
KPU DKI Jakarta siap menghadapi sengketa hasil Pilkada Jakarta 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk jika diajukan oleh tim pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono.
Pasangan calon dengan perolehan suara paling terendah di Pilkada di Jawa Tengah yakni Pemalang dan Klaten justru mengajukan gugatan sengketa Pilkada.
Penurunan kepercayaan publik itu merupakan dampak dari putusan kontroversial terkait usia Capres - Cawapres untuk Pemilihan Presiden
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah naiknya tarif pajak hiburan hingga 75%.
Materi judicial review itu berhubungan dengan desain keserentakan Pilkada Serentak 2024 yang dianggap bermasalah dan melanggar konstitusi.
Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres) telah dilayangkan pada 24 Mei lalu, yang memang menjadi tenggat akhir pengajuan permohonan.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti merdeka dari intervensi politik dan merdeka untuk menegakkan keadilan (freedom from political interference and freedom to do justice).
NEGARA yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan konstitusional ialah negara yang pemerintahannya memperhatikan batasan yang ditentukan konstitusi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved