KPU Fokus Hadapi Gugatan Sengketa Pilkada 2024

PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut banyaknya permohonan sengketa Pilkada 2024 yang diajukan ke MK menunjukkan tingginya perhatian dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, serta menunjukkan bahwa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKADA) menjadi tahapan yang cukup penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam pilkada.

Namun tingginya perkara ini juga bisa diartikan ada permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, baik dari sisi pelaksanaan, administrasi, maupun pengawasan, yang kemudian berpengaruh pada persepsi publik terhadap keadilan hasil pilkada.

Merespons itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menuturkan pihaknya fokus menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan gugatan para pihak atau para pemohon. 

Baca juga : KPU Luncurkan Aplikasi Satu Peta Data Pemilu 2024

“Jadi ya kita sedang menyiapkan segala hal berkaitan dengan gugatan para pihak, para pemohon yang tidak puas untuk kemudian apakah lanjut atau tidak, nanti kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Afif, yang dikutip Minggu (22/12).

Pada prinsipnya, kata Afif, KPU siap untuk menghadapi gugatan-gugatan tersebut. Afif mengemukakan pihaknya saat ini sedang konsolidasi dengan KPU Provinsi dan Kabupaten dalam rangka menghadapi gugatan. 

“Dan pada saatnya nanti kalau ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, kita pasti ikuti, kita pasti hormati putusan Mahkamah Konstitusi,” tuturnya. 

Baca juga : KPU RI Berhasil Selesaikan Rekapitulasi Pilkada secara Demokratis dan Telah Siap Hadapi Gugatan Sengketa

Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi, membantah jika tingginya perkara diartikan adanya permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. 

Menurutnya, temuan yang disampaikan dalam sidang MK dapat menjadi masukan penting untuk perbaikan regulasi dan prosedur Pilkada di masa mendatang.  

“Dengan memberikan keterangan, Bawaslu menunjukkan akuntabilitasnya dalam mengawasi dan menangani potensi pelanggaran selama Pilkada,” ujar Puadi kepada Media Indonesia, Minggu (22/12). 

Keterangan Bawaslu di sidang MK, kata Puadi, bukan hanya penting untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, tetapi juga merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang menjamin bahwa proses Pilkada berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. (H-2