NEWSTICKER

Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Bawaslu Tegaskan Irman Gusman tak Boleh Kampanye Jelang Pemilu Ulang
19/6/2024 16:28
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegaskan akan melakukan pengawasan dalam seluruh tahap persiapan maupun pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif 2024
KPU Gelar Pemilu Ulang di Gorontalo dan Ternate pada 22 Juni 2024
18/6/2024 22:00
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan jadwal pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di sejumlah tempat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Bawaslu Cegah Calon Berkampanye Sebelum Pemilu Ulang 2024
17/6/2024 12:55
Bawaslu Indonesia bersiap mengawasi dengan ketat proses pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif 2024 yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK).
Bawaslu Pasang Mata Awasi Pelaksanaan Pilkada dan Pemilu Ulang
16/6/2024 16:33
TUGAS Bawaslu usai pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 semakin bertambah. Bukan hanya mengawasi persiapan Pilkada Serentak 2024, juga mengawasi tindak lanjut putusan MK
Jimly Asshiddiqie Minta KPU Hormati Putusan MK
14/6/2024 22:39
Jimly Asshiddiqie, menyarankan KPU segera melaksanakan putusan MK
KPU Genjot Antusiasme Warga saat Pemilu Ulang 2024
13/6/2024 11:30
partisipasi pemilih ditentukan oleh bagaimana KPU menyosialisasikan kegiatan PSU di daerah masing-masing.
Bawaslu Antisipasi Potensi Kecurangan di Pemilu Ulang
12/6/2024 18:44
Bawaslu antisipasi potensi munculnya kecurangan saat pemilu ulang
KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Tempat Tanpa Kampanye
12/6/2024 11:30
Pencoblosan ulang digelar tanpa didahului tahapan kampanye.
KPU Bantah Pemilu Ulang Rugikan Keuangan Negara
11/6/2024 18:17
Anggaran KPU dalam menggelar PSU tetap berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk Pemilu Serentak 2024.
Siapkan Pemilu Ulang Berdasarkan Putusan MK, KPU Kumpulkan Jajaran Daerah
11/6/2024 12:30
KPU mengumpulkan jajaran di daerah yang terkena imbas untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU)
MK Minta KPU Perbaiki Mekanisme Pemungutan Suara Sistem Noken
11/6/2024 06:00
Pemungutan suara menggunakan sistem noken perlu dilakukan pembenahan dalam rangka mengurangi potensi munculnya permasalahan pada pemilu ke depan.
Kuasa Hukum Hasto Duga Pemeriksaan Kasus Harun Masiku Karena Isu Politik Memanas
10/6/2024 13:15
Hasto kerap dikaitkan dengan isu Harun Masiku jika keras menyuarakan isu politik di Indonesia.
MK Perintahkan KPU lakukan PSU untuk 31 TPS di area Perkebunan Riau
06/6/2024 23:59
Ketua MK Suhartoyo membacakan perintah tersebut sebagai amar putusan atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Provinsi Riau Dapil 3 dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil 3.
MK Tolak Permohonan PPP
06/6/2024 16:50
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan yang diajukan oleh PPP sepanjang pemilihan umum calon anggota DPRD Kota Serang Daerah Pemilihan Kota Serang I, Kamis (6/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
MK sebagai Sistem Check and Balance Pelaksanaan Demokrasi
06/6/2024 05:00
Melalui proses pengujian konstitusionalitas, MK membantu menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan batasan kekuasaannya.
Revisi RUU MK, DPR RI Fokus ke RAPBN 2025
05/6/2024 18:16
RUU tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya dibahas diam-diam kini belum jelas kapan akan dibawa ke paripurna.
NasDem: Pembahasan RUU Lebih Cepat Lebih Baik
05/6/2024 16:45
BENDAHARA Umum (Bendum) Partai Nasdem Ahmad Sahroni menegaskan bahwa sebaiknya pembahasan revisi undang-undang (RUU) yang tengah di DPR untuk segera dibahas.
Putusan MA Sebaiknya Diabaikan
05/6/2024 05:10
KPU memiliki preseden mengabaikan putusan MA terkait dengan penghitungan pecahan desimal ke bawah kuota minimal 30% keterwakilan perempuan calon anggota legislatif.
Mantan Hakim MK Sebut Pileg DPD Sumbar Perlu Coblos Ulang
04/6/2024 01:07
Maruarar menyinggung tentang KPU yang mengabaikan putusan PTUN Jakarta
Tuduhan ke Keluarga Jokowi Disebut Tak Berlaku Lagi Sejak Putusan MK
03/6/2024 22:45
Tuduhan yang disangkakan ke keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tak berlaku lagi sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK)