Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) Thailand memutuskan untuk mencopot Perdana Menteri Srettha Thavisin dari jabatannya karena melanggar kode etik dengan menunjuk seorang menteri yang pernah tersandung kasus hukum. Putusan yang dibacakan pada Rabu (14/8) itu berlaku serta-merta, sehingga Srettha tak lagi menjabat sebagai PM.
Wakil PM Phumtham Wechayachai akan menggantikannya sementara hingga DPR Thailand memilih PM baru dari daftar calon yang diajukan sebelum pemilu tahun lalu.
Srettha dilaporkan ke MK oleh 40 senator pada Mei lalu usai menunjuk Pichit Chuenban sebagai menteri di Kantor Perdana Menteri, meski mengetahui bahwa Pichit pernah terjerat kasus hukum. Para senator menyebut Srettha telah melanggar pasal etika menteri dalam Konstitusi Thailand dengan penunjukan Pichit itu.
Baca juga : Raja Thailand Restui Formasi Kabinet Baru
Menurut MK, Pichit pernah divonis enam bulan penjara oleh Mahkamah Agung (MA) pada 2008 karena menghina pengadilan usai berupaya menyuap pejabat MA dengan uang tunai 2 juta baht atau sekitar Rp896,3 juta dengan kurs saat ini.
Vonis itu juga membuat Pichit--mantan pengacara keluarga mantan PM Thaksin Shinawatra--dilarang bekerja sebagai pengacara selama lima tahun. Majelis hakim MK menyimpulkan bahwa Srettha telah melanggar kode etik karena tetap menunjuk Pichit meski sudah tahu atau pasti tahu bahwa Pichit tak layak menjadi menteri.
Sejumlah figur yang digadang-gadang akan menggantikan Srettha di antaranya ialah putri Thaksin, Paetongtarn Shinawatra; wakil PM dan Menteri Dalam Negeri Anutin Charnvirakul; dan mantan panglima Angkatan Darat Prawit Wongsuwan.
Untuk menjadi PM Thailand, seorang calon harus mendapat dukungan sedikitnya 247 dari 493 anggota DPR. PM terpilih harus membentuk kabinet dan mengumumkan rencana kebijakan sebelum dilantik. (Ant/Z-2)
THAILAND dan Kamboja menyatakan kesiapan mereka untuk melakukan perundingan gencatan senjata setelah diancam Donald Trump.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan telah menghubungi pemimpin Thailand dan Kamboja untuk mendorong gencatan senjata segera, menyusul konflik bersenjata
Ketegangan yang berlangsung di perbatasan Thailand dan Kamboja meningkat menjadi konflik bersenjata sejak 24 Juli.
Lebih dari 60.000 warga Thailand telah dievakuasi menyusul bentrokan di kawasan perbatasan dengan Kamboja. Penduduk yang dievakuasi berasal dari 14 distrik di empat provinsi.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta khawatir meningkatnya eskalasi konflik antara Thailand dan Kamboja akan melemahkan stabilitas kawasan Asia Tenggara.
Angkatan Laut Thailand mengerahkan empat kapal ke daerah di dekat perbatasan untuk mendukung pasukan darat dalam konflik Thailand vs Kamboja.
PAETONGTARN Shinawatra, 37, pada Jumat (16/8), terpilih sebagai perdana menteri ke-31 Thailand, monarki konstitusional di Asia Tenggara.
Raja Thailand Maha Vajiralongkorn mendukung kabinet dari Perdana Menteri Srettha Thavisin.
MANTAN raja properti Srettha Thavisin, 61, dari partai Pheu Thai menjadi perdana menteri Thailand yang baru. Ia berhasil mendapatkan dukungan dari Raja Thailand.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved