Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Batas Usia Calon Kepala Daerah, Pakar Sebut MK bukan Tempat Banding Putusan MA

Pakar tegaskan MK bukan tempat untuk banding putusan MA

Keserentakan Pilpres dan Pileg Konstitusional

Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).

MK Gelar Sidang Uji Konstitusionalitas soal Kewajiban Kepesertaan Tapera bagi Pekerja Lepas

KONTROVERSI Tapera berujung dengan diajukannya permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Jimly Assiddiqie Minta Semua Pihak Hormati Hasil Pemilu Ulang Sumbar

Jimly Asshiddiqie, menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Irman Gusman sebagai anggota DPD mewakili Sumatera Barat

Pendaftaran Capim Sudah Ditutup, MK Diminta Keluarkan Dismissal

Belasan mantan pegawai yang tergabung dalam IM57+ Institute itu berniat ingin mendaftar sebagai capim KPK, tapi terpentok syarat usia minimum, yakni 50 tahun

Jelang Pilkada, KPU Laksanakan Rekapitulasi Nasional PSU pada 25 Juli

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia tengah menyiapkan tahapan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 serentak

2 Mahasiswa Ajukan Uji Materi Batas Usia Cakada tidak Ingin Anwar Usman Terlibat

DUA mahasiswa yang mengajukan uji materi terkait syarat batas usia calon kepala daerah, Fahrur Rozi dan Anthony Lee, meminta agar Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak terlibat

Anwar Usman tidak Boleh Ikut Sidang Uji Materi Usia Cakada

HAKIM Konstitusi Anwar Usman disarankan tidak ikut dalam tiap tahapan sidang uji materi terkait syarat usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. 

Pembahasan UU yang Terlalu Cepat Langgar Putusan MK

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai terlalu buru-buru dalam pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden.

KPU Pastikan Logistik untuk PSU di Beberapa Daerah sudah Siap

PLT Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyampaikan pihaknya telah memastikan logistik untuk pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah sudah siap.

MK Diminta Larang Presiden, Wapres, dan Menteri Kampanye

Dua mahasiswa meminta agar beleid larangan kampanye dibuat juga untuk presiden, wakil presiden dan menteri/wakil menteri serta kepala badan/lembaga negara.

Mendagri Nilai Pelantikan Bertahap Kepala Daerah Ideal Mulai 1 Januari 2025

Waktu pelantikan tak perlu terus diundur, sementara kepala daerah terpilih sudah siap untuk dikukuhkan.

Perlunya Suara Rakyat untuk Sadarkan Pejabat Publik agar Junjung Moral dan Etika

BANYAKNYA kasus pelanggaran kode etik dibutuhkan suara rakyat sebagai kritik yang keras agar pejabat publik lainnya tetap pada jalur yang sesuai dengan regulasi, kode etik, dan moral.

Pimpinan Lembaga Negara Minim Integritas, Komisi III DPR RI: Harus Ada Teladan dari Presiden

RONTOKNYA pucuk pimpinan lembaga negara karena kebobrokan integritas dan moral terus terjadi. Anggota Komisi III DPR RI Santoso, menuturkan harus ada teladan dari presiden.

Pakar HTN: Jangan Menunggu Hancur Baru Dibenahi

GURU Besar HTN UII Ni'matul Huda mengatakan hadirnya lembaga etik seperti harus bisa bekerja secara optimal dan berani membuat keputusan yang tegas.

Pakar Tata Negara: Perlu Ada Pembenahan Serius Dalam Rekrutmen Pejabat Negara

PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.

Pemerintah belum Jadwalkan Pelantikan Serentak Kepala Daerah Pilkada 2024

PEMERINTAH sampai sejauh ini belum merencanakan untuk menggelar penyerentakan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024. Pelantikan kepala daerah yang terpilih hasil Pilkada 2024

KPU RI Koreksi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2024

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengoreksi pernyataannya terkait jadwal pelantikan serentak kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. 

Pemungutan Suara Ulang di Samosir, PKB Unggul

Dari 277 daftar pemilih tetap di TPS itu, PSU diikuti 263 pemilih.Adapun hasil pemungutan suaranya, suara sah sebanyak 260 dan suara tidak sah 3.

Kondisi Hukum Indonesia makin tidak Baik-Baik Saja

GURU Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto mengungkapkan kondisi hukum di Indonesia semakin hari semakin tidak baik-baik saja.

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia