Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Cegah Tren Kotak Kosong, Sejumlah Parpol Guram Menggugat ke MK

Ada gugatan uji materi terkait syarat mengusung pasangan calon kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

MK nyatakan banding atas putusan PTUN terkait gugatan Anwar Usman

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK, Fajar Laksono menjelaskan, kesepakatan banding itu diambil dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang digelar hari ini.

Putusan PTUN Atas Gugatan Anwar Usman Dinilai Kontradiktif dan Janggal

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai putusan PTUN Jakarta atas gugatan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman kontradiktif dan janggal. 

KPU Ingatkan PHPU Jilid II Berpeluang Ganggu Persiapan Pilkada

KPU juga membantah dalil Partai Demokrat yang menyebut ada pelanggaran pada pelaksanaan putusan MK. Selain itu, KPU juga menilai telah melaksanakan putusan MK dengan tepat.

Pakar Sarankan MK Banding Terkait Putusan PTUN Jakarta

Harusnya PTUN Jakarta sejak awal menyatakan bahwa gugatan Usman tersebut tidak dapat diterima. Sebab, gugatan itu dinilai cacat formil dan materiel.

Gugatan Anwar Usman, Hakim Konstitusi Segera Rapat Bahas Putusan PTUN Jakarta

PTUN Jakarta menyatakan Keputusan MK Nomor 17/2023 pada 9 November 2023 mengenai pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK masa jabatan 2023-2028 tidak sah

PTUN Batalkan SK Jabatan Ketua MK Suhartoyo lewat Gugatan Anwar Usman

PTUN Jakarta juga mengabulkan permohonan Usman yang meminta harkat serta martabatnya sebagai hakim konstitusi dipulihkan seperti semula.

Sidang Sengketa Pileg Jilid II Diputus sebelum Pendaftaran Cakada

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memastikan bakal memutus sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif jilid II sebelum 27 Agustus 2024.

PBB Kecam Thailand Bubarkan Partai Oposisi

KOMISARIS Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengecam keputusan Thailand untuk membubarkan partai oposisi Move Forward Party (MFP) dan melarang tokoh-tokohnya berpolitik.

MK Mulai Sidangkan kembali PHPU Pileg Jumat (9/8)

Total perkara yang disidangkan berjumlah delapan. Adapun, metode persidangan sama dengan sebelumnya, yakni sidang panel yang masing-masing panelnya terdiri dari tiga majelis hakim.

Pelantikan Serentak Hasil Pilkada Khusus Daerah tanpa Sengketa di MK

Sejak terbit putusan MA tersebut, KPU disebut telah meminta kejelasan dari pemerintah ihwal jadwal pelantikan serentak kepala daerah terpilih

Pakar Hukum Tata Negara Minta Bawaslu dan DKPP Dibubarkan

Masalah etik yang menjerat penyelenggara pemilihan dapat diselesaikan lewat MK.

MK Terima Enam Sengketa Hasil Pileg 2024, Penetapan Kursi DPR Molor

Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024. 

Dugaan Plagiasi Anak Boyamin Saiman di MK Dinilai tidak Etis

Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa

Hasil Pemilu Ulang, Irman Gusman Lolos ke Senayan

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.

Permohonan Uji Materi ke MK yang Diajukan Anak Boyamin Saiman Diduga Hasil Plagiasi

Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.

MK: Anwar Usman tak Akan Putus Uji Materi Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.

Pemohon Uji Materi Syarat Usia Cakada Minta Anwar Usman tak Ikut Putus Perkara

Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan

Jelang Pendaftaran, Uji Materi Syarat Usia Calon Kepala Daerah Harus Jadi Prioritas MK

Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK)  meminta agar perkara apat diputus sebelum pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus mendatang.

Kata Hakim MK soal Perkara Batas Usia Calon Kepala Daerah

HAKIM MK Enny Nurbaningsih memastikan perkara syarat batas usia calon kepala daerah (cakada) diputus berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia