PAN Dukung MK Hapus Presidential Threshold, Singgung Capres Berlatar Aktivis

PARTAI Amanat Nasional (PAN) mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden lewat putusan uji materi atas gugatan Nomor 62/PUU-XXI/2023 yang dibacakan Kamis (2/1) siang. Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, putusan tersebut membuka keran lahirnya banyak calon pemimpin nasional yang layak diandalkan.

"Mereka ada di kampus-kampus, bekerja sebagai profesional, aktivis ormas, NGO, dan lain-lain. Namun mereka ini tidak terpikir untuk maju sebagai capres atau cawapres. Sebab, mereka tidak memiliki modal dasar dan pengalaman menjadi pengurus partai politik," ujar Saleh.

Lewat putusan tersebut, Saleh mengatakan semua pihak dapat duduk bersama untuk merumuskan sistem pemilihan presiden ke depan dan mengupayakan agar seluruh rakyat punya hak yang sama untuk mencalonkan dan dicalonkan. Baginya, prinsip dasar demokrasi adalah persamaan hak serta kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Baca juga : Bawaslu RI Hormati Putusan MK Cabut Ambang Batas Pencalonan Presiden

"PAN, insya Allah sangat bersyukur dengan keputusan ini. Harapan kami, akan banyak capres dan cawapres yang muncul. Dan tentu sedapat mungkin kami juga bermimpi untuk mendorong kader sendiri. Atau paling tidak, bekerja sama dan berkolaborasi dengan partai atau elemen bangsa lainnya" katanya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan sejak awal, pihaknya memang menghendaki agar ambang batas pencalonan presiden diturunkan serendah-rendahnya, bahkan sampai 0%. 

Diketahui, beleid yang dicabut MK dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu mematok angka minimal 20% kursi DPR atau suara sah 25% nasional pada pemilu bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusung pasangan calon presiden-wakil presiden.

"Ini merupakan bagian dari demokrasi kita untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi partai politik untuk mengusung putra terbaik kita di Indonesia untuk menjadi capres ke depannya," kata Eddy.

"Ini adalah pandangan kami dan pandangan kami ini ternyata sejalan dengan putusan MK yang dikeluarkan," tandasnya. (Tri/M-3)