Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno merespons pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pertemuan itu bisa dikatakan sebagai bentuk dukungan PDIP kepada Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan dan membangun Indonesia.
"Menurut kami itu adalah bentuk dukungan dari Ibu Megawati bersama PDIP untuk bersama-sama dengan pemerintah yaitu Pak Presiden Prabowo membangun Indonesia secara bahu membahu," kata Eddy, ketika dihubungi, Kamis (10/4).
Eddy menilai bentuk dukungan tersebut bukan secara langsung membuat PDIP bergabung ke pemerintahan dan mendapatkan jatah kursi di Kabinet Merah Putih. Menurutnya, PDIP telah menyatakan sikap untuk tetap berada di luar pemerintahan.
"Sudah ditegaskan oleh Ibu Mega dukungan ini adalah dukungan secara resmi kepada pemerintah namun juga memberikan konfirmasi bahwa PDIP tdk akan menempatkan kadernya di kabinet," katanya.
Langkah PDIP ini, kata ia, serupa dengan Partai NasDem yang tak menempatkan kader di kabinet meski mendukung pemerintahan Prabowo. Eddy mengatakan begitu juga dengan PAN yang tak langsung menempatkan kader di kabinet meski menyatakan dukungan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo.
"Bentuk dukungan tersebut juga telah dilakukan oleh PAN sebelumnya ketika mendukung Pak Jokowi dan di bagian akhir periode pertama dan kedua beliau. Kita tidak menempatkan kader kita di kabinet, sampai dengan Pak Asman Abnur bergabung dan sampai Pak Zulhas bergabung tahun 2022 sebagai menteri dalam kabinet," katanya.
Maka dari itu, Eddy menilai tak ada salahnya ketika partai mendukung pemerintah tetapi tidak bergabung dan menempatkan kadernya sebagai menteri.
"Jadi saya kira ini bukan suatu kejanggalan tetapi sebuah norma yang memang sudah berjalan di Indonesia dan ternyata bisa berjalan efektif juga. Karena dukungan itu bukan berarti serta merta harus masuk kabinet tetapi mendukung berbagai kebijakan yang bisa juga dilakukan melalui kebijakan di parlemen bersama sama," katanya.
Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menjelaskan pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Muzani menyebut Megawati menyampaikan akan memperkuat pemerintahan tetapi tetap dalam posisi di luar koalisi.
"Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat, karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi," kata Muzani. (Faj/M-3)
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk politisi PDIP senior asal Solo, FX Hadi Rudyatmo sebagai Pelaksana Tugas ( Plt) Ketua PDIP Jawa Tenggah, menggantikan Bambang Pacul
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati pada upacara HUT ke-80 RI bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyiapkan 4.000 beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun 2026.
MK membuat ketentuan hukum baru dengan mendetailkan bahwa pelaksanaan Pemilu lokal harus dilaksanakan antara dua atau dua setengah tahun setelah pemilu nasional.
Sebaiknya pemerintahan saat ini bekerja saja untuk masyarakat. Ketika kinerja baik tentu akan mendapatkan respon yang positif dan modal menuju Pilpres 2029.
Prabowo membeberkan dirinya masih fokus bekerja dan dukungan tersebut merupakan urusan nanti. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku ingin lebih dulu bekerja untuk rakyat.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menyebut keputusan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2029 adalah hal yang wajar.
NasDem menghormati dukungan PAN kepada Prabowo. Namun, masih terlalu dini untuk berbicara soal kontestasi presiden di 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved