Biaya Politik Tinggi, PAN Sebut Usulan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Patut Dikaji

WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengaku pihaknya terbuka dengan usulan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali menguat. 

Eddy menilai sudah saatnya dilakukan kajian atau evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada atau pemilihan langsung di tingkat daerah. Salah satunya terkait apakah pemilihan langsung oleh rakyat atau dipilih DPRD. 

"Ya, wacana itu tentu membutuhkan kajian. Kami tidak menutup diri atas wacana tersebut karena memang kita lihat demokrasi langsung kita membawa banyak manfaat, tetapi juga membawa banyak mudarat juga," ujar Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/12).

Baca juga : Bahlil Minta Kader Golkar Melek Digital untuk Menangkan Pemilu 2029

Eddy menyinggung penyakit yang selama ini menggerogoti Pilkada langsung, yakni politik uang yang membuat biaya politik meroket. Para calon kepala daerah dipaksa untuk menyiapkan modal yang sangat besar untuk menggerakkan mesin pemenangan hingga ke tingkat paling bawah.

Ia mengatakan kondisi ini kemudian menyuburkan praktik politik uang dan merusak tatanan demokrasi dari aka rumput.

"Apalagi kita lihat sekarang ongkos politik menjadi tinggi, money politics juga tidak surut, ya. Pendidikan politik kepada masyarakat itu perlu ditingkatkan," jelasnya.

Baca juga : PAN Nilai Pemerintahan Prabowo Lakukan Dua Terobosan Besar

Oleh karena itu, Eddy berpandangan bahwa aspek-aspek negatif inilah yang harus menjadi pertimbangan utama dalam diskusi publik dan politik untuk memutuskan sistem Pilkada. Ia mengatakan harus ada sistem mana yang menghasilkan pemimpin berkualitas tanpa terjebak dalam pragmatisme transaksional.

Meski demikian, ia mengatakan bahwa mengubah sistem pemilihan dari langsung menjadi dipilih DPRD tidaklah mudah. I mengatakan jalan yang harus ditempuh masih sangat panjang, karena menyangkut perubahan undang-undang yang vital.

"Jadi kajian-kajian itu perlu kita matangkan dulu dan perlu ada kesepakatan, kesepakatan dari partai politik karena nanti akan merubah undang-undang gitu ya," terangnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih melalui DPRD. Hal tersebut ia sampaikan saat Puncak Hari Ulang Tahun ke-61 Golkar, Jumat (5/12),

"Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing," kata Bahlil.

Presiden Prabowo Subianto yang juga hadir dalam kesempatan itu menyambut usulan Bahlil. Menurut Prabowo, demokrasi harus didesain untuk menekan ongkos politik agar pemilihan tidak ditentukan hanya oleh orang-orang yang berduit.

"Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya, kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai," ucapnya. (M-3)