Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengapresiasi langkah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) yang secara mandiri membongkar pagar laut di wilayah Bekasi.
Pembongkaran dilakukan pada Selasa (11/2) setelah perusahaan mengakui kekeliruannya. Proses ini diawasi langsung oleh Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono atau Ipunk.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Taufik Hidayat menilai tindakan PT TRPN sebagai contoh bagi pihak lain yang telah melakukan pematokan di laut.
“Kami mengapresiasi kesadaran perusahaan ini yang membongkar sendiri pagar yang telah dipasang. Namun, aspek perizinan tetap harus dikaji, karena laut tidak bisa disertifikatkan. Pemanfaatannya harus sesuai izin dan peruntukan,” ujar Taufik, Kamis (13/2).
Selain pagar laut, PT TRPN juga membangun 50 kios untuk warga sekitar. DPRD Jabar akan meninjau langsung status lahan dan izin pendirian kios tersebut.
“Komisi I bersama Wakil Ketua DPD Jawa Barat akan meninjau ke lokasi untuk melihat kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Meski begitu, Kuasa Hukum PT TRPN Deolipa Yumara menyatakan pihaknya tetap berencana melanjutkan pembangunan pelabuhan besar di area itu. Pihaknya berkomitmen mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam pemanfaatan ruang laut.
"Kami akan tetap berusaha karena ini sektor perikanan. Kami berencana membangun pelabuhan besar di sini melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat," kata Deolipa. (H-2)
Dengan adanya 8 kursi di DPRD Provinsi Jabar, NasDem dapat menampung dan menyalurkan aspirasi lebih banyak kepada masyarakat di Jabar.
Periode 2024-2029 adalah tonggak baru sejarah Partai NasDem khususnya di Jabar yang memperoleh kenaikan kursi dari empat kursi menjadi delapan kursi DPRD Jabar.
Selama orientasi, para anggota DPRD menerima pembekalan tentang kode etik DPRD. Selain itu, mereka juga mendapatkan materi mengenai ruang lingkup fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
Rapat ini membahas penyegelan dan pembongkaran bangunan di kawasan hutan dan perkebunan di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung Barat
Kurangnya gedung sekolah di Kota Depok menimbulkan masalah seperti penerimaan siswa yang tidak merata hingga pungutan liar yang mencapai ratusan juta rupiah selama proses PPDB.
DPR mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI AL untuk meningkatkan koordinasi. Terlebih terdapat perbedaan pandangan soal pembongkaran pagar laut.
Trenggono menuturkan pihaknya akan memberikan batas waktu sampai dengan Rabu (22/1) untuk pelaku pemasangan pagar laut mengaku.
DITPOLAIRUD Korpolairud Baharkam Polri menunda pelaksanaan pencabutan pagar laut di perairan Tangerang, Banten, pada Rabu (29/1) pagi akibat terkendala cuaca buruk.
Perusahaan akan fokus menyiapkan sarana dan prasarana agar kapal-kapal ikan besar bisa bersandar.
PENJABAT (Pj) Gubernur Banten A Damenta menegaskan, pembongkaran pagar bambu di perairan laut Kabupaten Tangerang adalah perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved