Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) apresiasi pembongkaran pagar laut secara mandiri di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi.
Hal itu dilakukan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) yang melakukan pembongkaran secara mandiri pagar laut yang mereka pasang sepanjang 3,3 Km. Pembongkaran yang dilakukan pada Selasa (11/2) disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono atau akrab disapa Ipung.
Ipung mengapresiasi lantaran PT TRPN mengakui kekeliruan dan sukarela membongkar pagar secara mandiri. Apalagi, perusahaan yang menargetkan pembangunan pelabuhan besar di Jawa Barat untuk mendukung pemerataan infrastruktur maritim di Indonesia itu, siap untuk mengikuti kembali regulasi dengan baik.
"Inisiatif seperti ini bagus. Jadi yang masang, yang membongkar. Jadi ini menjadi pembelajaran kita semua," kata Ipung, Selasa (11/2).
Sementara itu, Kuasa Hukum PT TRPN Deolipa Yumara yang ikut dalam pembongkaran tersebut menegaskan pihaknya mengakui kesalahan dalam perizinan dan berkomitmen memperbaikinya. Pihaknya berencana kembali mengelola pelabuhan perikanan setelah seluruh izin dipenuhi.
"Kami memang keliru menerapkan hukum, undang-undang, dan perizinan. Sekarang kami akan membongkar, merapikan, dan memulai kembali sesuai aturan yang berlaku," kata Deolipa.
Ia menyebut pembongkaran pagar laut sepanjang 3,3 Km ini menggunakan alat berat dan ditargetkan rampung dalam tiga hari. Setelah proses perizinan selesai, PT TRPN berharap dapat kembali menjalankan proyek pengelolaan pelabuhan. Mereka menargetkan pembangunan pelabuhan besar di Jawa Barat untuk mendukung pemerataan infrastruktur maritim di Indonesia.
"Kami mengakui kesalahan di masa lalu. Tapi terpenting adalah kami berkomitmen memperbaiki. Kami akan mengikuti regulasi yang berlaku baik di tingkat pusat maupun gubernur," pungkasnya. (H-2)
Perusahaan akan fokus menyiapkan sarana dan prasarana agar kapal-kapal ikan besar bisa bersandar.
Aspek perizinan tetap harus dikaji, karena laut tidak bisa disertifikatkan. Pemanfaatannya harus sesuai izin dan peruntukan.
DITPOLAIRUD Korpolairud Baharkam Polri menunda pelaksanaan pencabutan pagar laut di perairan Tangerang, Banten, pada Rabu (29/1) pagi akibat terkendala cuaca buruk.
Titiek juga meminta KKP secepatnya mengungkap pihak yang bertanggung jawab.
KETUA Umum Garuda Asta Cita Nusantara M Burhanuddin mengapresiasi pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang yang dianggap sebagai langkah tegas Presiden Prabowo Subianto.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) menegaskan penguatan ekonomi biru Indonesia harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved