Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dalam upaya memperkuat ekonomi pesisir berbasis kelautan serta mendorong pertumbuhan kawasan industri yang berkelanjutan.
Langkah ini menjadi wujud nyata kontribusi Holding BUMN Danareksa dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya akselerasi ekonomi biru yang selaras dengan Asta Cita untuk memperkuat kedaulatan maritim dan memperluas pemerataan pembangunan.
Direktur Utama Danareksa Yadi Jaya Ruchandi menyatakan kerja sama ini sejalan dengan salah satu mandat strategis Holding BUMN Danareksa dalam mengelola dan mengembangkan tujuh entitas kawasan industri secara terintegrasi, sehingga dapat berkontribusi terhadap perekonomian dan masyarakat.
"Kolaborasi ini akan membuka jalan bagi pengembangan kawasan industri pesisir yang inklusif, modern, dan berkelanjutan. Melalui kesepakatan ini, Holding BUMN Danareksa siap memberikan dukungan penuh dalam bentuk penyusunan kebijakan hingga pendampingan investasi," jelas Yadi, Rabu (16/7).
Perjanjian ini mencakup berbagai ruang lingkup kerja sama, antara lain dukungan penyusunan kebijakan penataan kawasan pesisir, pengusulan proyek strategis nasional, peningkatan kapasitas SDM, pendampingan perizinan pemanfaatan ruang laut, serta business matching untuk menarik investor global dan dalam negeri.
Sebagai langkah implementatif, tiga Kawasan industri anggota Holding BUMN Danareksa yaitu PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), dan PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) akan berperan aktif dalam pelaksanaan inisiatif di lapangan melalui pengembangan proyek-proyek strategis nasional yang berorientasi pada nilai ekonomi biru dan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
"Holding BUMN Danareksa berkomitmen untuk memastikan bahwa kolaborasi ini dapat menciptakan dampak jangka panjang dengan mengedepankan aspek keberlanjutan dan pemberdayaan komunitas lokal," lanjut Yadi. (Metrotvenews.com/E-2)
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP) KKP Ishartini mengungkapkan, pihaknya telah menerima informasi resmi dari FDA.
KKP menangkap satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka.
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved