Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dalam upaya memperkuat ekonomi pesisir berbasis kelautan serta mendorong pertumbuhan kawasan industri yang berkelanjutan.
Langkah ini menjadi wujud nyata kontribusi Holding BUMN Danareksa dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya akselerasi ekonomi biru yang selaras dengan Asta Cita untuk memperkuat kedaulatan maritim dan memperluas pemerataan pembangunan.
Direktur Utama Danareksa Yadi Jaya Ruchandi menyatakan kerja sama ini sejalan dengan salah satu mandat strategis Holding BUMN Danareksa dalam mengelola dan mengembangkan tujuh entitas kawasan industri secara terintegrasi, sehingga dapat berkontribusi terhadap perekonomian dan masyarakat.
"Kolaborasi ini akan membuka jalan bagi pengembangan kawasan industri pesisir yang inklusif, modern, dan berkelanjutan. Melalui kesepakatan ini, Holding BUMN Danareksa siap memberikan dukungan penuh dalam bentuk penyusunan kebijakan hingga pendampingan investasi," jelas Yadi, Rabu (16/7).
Perjanjian ini mencakup berbagai ruang lingkup kerja sama, antara lain dukungan penyusunan kebijakan penataan kawasan pesisir, pengusulan proyek strategis nasional, peningkatan kapasitas SDM, pendampingan perizinan pemanfaatan ruang laut, serta business matching untuk menarik investor global dan dalam negeri.
Sebagai langkah implementatif, tiga Kawasan industri anggota Holding BUMN Danareksa yaitu PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), dan PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) akan berperan aktif dalam pelaksanaan inisiatif di lapangan melalui pengembangan proyek-proyek strategis nasional yang berorientasi pada nilai ekonomi biru dan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
"Holding BUMN Danareksa berkomitmen untuk memastikan bahwa kolaborasi ini dapat menciptakan dampak jangka panjang dengan mengedepankan aspek keberlanjutan dan pemberdayaan komunitas lokal," lanjut Yadi. (Metrotvenews.com/E-2)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) menegaskan penguatan ekonomi biru Indonesia harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved