Pembangunan Pelabuhan Ikan di Bekasi Ditargetkan Rampung dalam 3 Bulan

PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) merampungkan pembongkaran pagar laut sepanjang 3,3 kilometer di perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. 

Pembongkaran dilakukan secara mandiri setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel proyek tersebut pada 15 Januari 2025 karena belum memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). 

Kuasa hukum PT TRPN Deolipa Yumara, menyatakan pembongkaran ini merupakan bentuk kesadaran perusahaan dalam mengikuti aturan. 

Baca juga : Modus Pemalsuan Dokumen Kasus Pagar Laut Tangerang dan Bekasi Berbeda

"Pagar laut sudah dibongkar dan selesai. Saat ini tinggal proses perapihan yang diperkirakan rampung minggu atau Senin (17 Februari) mendatang," ujarnya di Jakarta, Sabtu (15/2). 

Setelah pembongkaran, PT TRPN akan berbenah selama dua hingga tiga bulan sebelum kembali mengurus izin baru. 

Deolipa menegaskan perusahaan masih berkomitmen membangun pelabuhan perikanan terintegrasi di Bekasi. 

Baca juga : DPRD Jabar Apresiasi Pembongkaran Pagar Laut Secara Mandiri

"Tinggal mengurus PKKPRL saja, mungkin butuh waktu dua sampai tiga bulan lagi," katanya. 

TRPN menargetkan pembangunan pelabuhan perikanan terbesar di Jawa Barat. Untuk tahap awal, perusahaan akan fokus menyiapkan sarana dan prasarana agar kapal-kapal ikan besar bisa bersandar. 

Bekasi dipilih sebagai lokasi karena masih memiliki ruang zona perikanan, berbeda dengan Jakarta yang sudah penuh dan padat. "Tidak ada tempat lain yang memungkinkan selain di Bekasi," jelas Deolipa. 

Baca juga : KKP Apresiasi Pembongkaran Pagar Laut Secara Mandiri

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono menyatakan tindakan PT TRPN bisa menjadi contoh bagi pihak lain yang melakukan pelanggaran tata ruang laut. 

"Yang memasang, juga yang membongkar. Ini menjadi pembelajaran bagi semua," tegasnya. 

Dengan langkah ini, PT TRPN berharap dapat menyelesaikan perizinan dan kembali melanjutkan proyek pembangunan pelabuhan perikanan yang lebih tertata dan sesuai regulasi. (H-2)