Proyek Pembangunan Fasilitas PSEL di Bekasi Raya Segera Dimulai

MENTERI Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyebut proyek pembangunan fasilitas waste to energy untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di wilayah Bekasi Raya direncanakan berlangsung mulai Maret 2026.

"Kita menyongsong waste to energy sebagaimana dimintakan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk Bekasi Raya, meliputi Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Groundbreaking akan dilakukan Maret ini juga," katanya di Cikarang, Senin (2/3).

Hanif menjelaskan, program itu merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis dalam upaya mengatasi persoalan sampah, khususnya di kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara itu.

Baca juga : Polda Metro Jaya Turun Tangan Selidiki Kasus Perampokan Maut di Bekasi

Menurut dia, perencanaan pembangunan fasilitas tersebut pada bulan ini untuk Bekasi Raya sudah melalui hasil koordinasi bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus pimpinan Danantara, Rosan Roeslani.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa proses pembangunan fasilitas waste to energy membutuhkan waktu 2,5 hingga 3 tahun hingga dapat beroperasi secara penuh. Selama masa itu, penanganan sampah harus tetap dilakukan secara maksimal.

"Selama masa transisi itu masih diperlukan kerja keras kita semua untuk menangani sampah, tidak terkecuali yang ada di sini. Penanganan sampah di hulu harus sama seperti kabupaten dan kota lain," ujar Menteri LH.

Baca juga : Ekspatriat Mulai Lirik Hunian Premium di Bekasi

TANTANGAN BAGI PEMDA
Sementara itu, produksi sampah di Kabupaten Bekasi mencapai 2.250 ton per hari menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah setempat dalam menjaga kebersihan wilayah dengan jumlah penduduk sebanyak 3,3 juta jiwa tersebut.

Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengungkapkan, rata-rata setiap warga menghasilkan 0,7 kilogram sampah per hari. Tinggi volume sampah yang dihasilkan tersebut membuat penanganan harus dilakukan secara ekstra.

"Setiap hari sudah diambil, tapi kita punya 3,3 juta penduduk Bekasi kan sangat padat. 2.250 ton per hari. Kalau kita kalkulasikan 0,7 per kilo setiap manusia di Kabupaten Bekasi. Makanya ini kita punya PR (pekerjaan rumah), tidak mudah," katanya saat mendampingi Menteri LH. 

Plt Bupati mengatakan, titik pembuangan sampah liar atau ilegal kerap dijumpai saat melakukan peninjauan lapangan sehingga upaya penindakan diperlukan guna mencegah TPS ilegal beroperasi.

"Kita akan berikan tindakan apabila ada yang membuang sampah sembarangan. Kita sudah punya perda, jadi akan kita tindak," ujarnya.

KERJA BERSAMA
Pemkab Bekasi bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) juga berencana membuat sayembara bagi masyarakat yang melaporkan pelaku pembuangan sampah ilegal. Pelapor yang informasinya terbukti benar akan diberikan hadiah.

"Biasanya mereka buang sampah malam atau subuh. Kalau ada masyarakat yang melihat dan melaporkan kepada kita, akan kita tindak dan kita beri apresiasi," katanya.

Asep Surya turut mengapresiasi dukungan TNI dan Polri dalam upaya penanganan sampah. Ke depan, operasi penertiban akan dilakukan secara gabungan bersama unsur Forkopimda, tidak hanya melibatkan perangkat daerah.

"Tidak hanya bupati dan dinas saja, nanti kita gabung dengan Forkopimda. Ini perlu kerja bersama," pungkasnya. (H-1)