Berita Terbaru Mk Hapus Ambang Batas Presiden Hari Ini

Buka Ruang Diskusi Seluas-luasnya dalam Penyusunan Aturan Pencalonan Pilpres

Oleh karena itu, diskusi publik harus dibuka seluas-luasnya agar apapun yang menjadi harapan tidak meleset ketika dibawa ke DPR.

Wamendagri Tekankan Pentingnya Penguatan Pelembagaan Parpol Usai Putusan MK

Bima menilai, tidak semua parpol memenuhi indeks kelembagaan yang ideal, khususnya dalam hal rekrutmen dan pendanaan.

Ambang batas Dihapus Minimalkan Politik Transaksional

Dia menjelaskan selama menggunakan sistem PT, partai politik yang tak memiliki perolehan suara minimal 20 persen harus membangun koalisi agar bisa memenuhi syarat pencalonan.

Penghapusan Ambang Batas Belum Tentu Membuat Bursa Capres Ramai

Dia mengatakan partai-partai kecil belum berani mencalonkan. Karena diduga putusan MK terkait syarat pencalonan untuk pillkada belum lama diputuskan.

Ambang Batas Pencalonan Presiden Dihapus, Pakar Sebut Sistem Kepartaian Perlu Diatur

Putusan MK yang menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidensial threshold) dapat berimplikasi kepada pengaturan sistem kepartaian.

Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden untungkan Semua Pihak

Tidak hanya partai politik, tetapi juga masyarakat yang akan memilih dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden tentunya

DPR akan Libatkan Masyarakat dalam Bahas UU Pemilu

Adies Kadir memastikan pihaknya akan melibatkan masyarakat dalam merancang revisi ataupun membuat Undang-Undang Pemilu setelah presidential threshold dihapus.

Pembahasan Omnibus Law UU Politik Bakal Mengacu Pada Putusan MK

Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.

PDIP Siap Bawa Putusan MK dalam Revisi UU Pemilu

Semangat utama dari pengaturan ambang batas pencalonan sebelumnya adalah untuk memastikan dukungan politik yang kuat di DPR bagi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.

Ambang Batas Pencalonan Presiden Dihapus Setelah Digugat 36 Kali

Adanya gugatan sebanyak 36 permohonan menandakan bahwa ambang batas pencalonan presiden memang bermasalah, bertentangan dengan moralitas politik dan rasionalitas konstitusi

Pemerintah Kaji Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Presiden

MENTERI Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden

Putusan MK Hapus Ambang Batas Presiden, Demokrat: Kita Selalu Hormat Putusan MK

KEPALA Badan Komunikasi Strategis Koordinator Juru Bicara, DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait presidential threshold.

DPR RI akan Menindaklanjuti Penghapusan Presidential Threshold

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold) 

PAN Dukung MK Hapus Presidential Threshold, Singgung Capres Berlatar Aktivis

PARTAI Amanat Nasional (PAN) mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold lewat putusan uji materi

Bawaslu RI Hormati Putusan MK Cabut Ambang Batas Pencalonan Presiden

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan hapus ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold 20 persen.

Golkar Hormati Putusan MK yang Cabut Ambang Batas Pencalonan Presiden

PARTAI Golkar menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut pasal dalam Undang-Undang Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden.

KPU Hormati Putusan MK Cabut Presidential Threshold

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan hapus ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold 20 persen. KPU menghormati putusan tersebut.

Golkar Kaget MK Cabut Presidential Threshold

SEKRETARIS Jenderal Partai Golkar, Muhamad Sarmuji mengaku kaget dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold)

Beberapa Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Hapus Ketentuan Syarat Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen

Mahkamah Konstitusi Syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% yang tercantum dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, inkonstitusional.

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

Perundungan masih Menghantui Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia