Ambang Batas Pencalonan Presiden Dihapus, Pakar Sebut Sistem Kepartaian Perlu Diatur

GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidensial threshold) dapat berimplikasi kepada pengaturan sistem kepartaian.

Umbu menjelaskan penghapusan ambang batas berdasarkan putusan MK No 62/PUU-XXII/2024 berimplikasi dilakukan perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu melakukan rekayasa konstitusional dengan memperhatikan sejumlah hal. Sallah satunya ialah perlu diatur lebih ketat persyaratan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu, misalnya dengan meningkatkan jumlah kepengurusan pada tingkat kabupaten/kota dan kecamatan, serta jumlah keanggotaan.

Umbu menjelaskan hal lainnya yaitu verifikasi partai perlu dilakukan secara obyektif dan tanpa toleransi bagi partai yang tidak memenuhi syarat secara administrasi dan faktual. 

Baca juga : Pakar: Semua Parpol Diuntungkan setelah MK Cabut Presidential Threshold

"Hal lain yang perlu di pertimbangkan yaitu keberlakuan syarat parliamentary threshold, baik menyangkut besaran maupun lingkup keberlakuan, apakah hanya untuk anggota DPR, atau termasuk anggota DPRD," kata Umbu, kepada Media Indonesia, Minggu (5/12).

Menurut Umbu, negara tidak boleh melarang pembentukan partai politik. Namun, negara melalui pembentuk undang-undang dapat mengatur agar sistem kepartaian dan sistem pemilu dapat kompatibel dengan sistem pemerintahan presidensial.

Lebih lanjut, Umbu menjelaskan berdasarkan putusan MK setiap partai politik peserta Pemilu berhak mengajukan paslon presiden dan wakil presiden, baik sendiri maupun gabungan. Namun, ia tak khawatir hal tersebut akan membuat banyaknya calon pada Pilpres mendatang. 

Ia mengatakan partai akan mempertimbangkan banyak faktor sebelum mengusung calon presiden, seperti kelayakan figur paslon, dukungan pemilih, kemampuan logistik, tingkat keterpilihan serta kemampuan mempengaruhi pemilih di seluruh wilayah Indonesia.

"Saya meyakini bahwa meski diberikan ruang tersebut, partai politik peserta pemilu akan menimbang secara matang terkait figur, faktor dukungan dan keterpilihan, sehingga tidak begitu kuatir dengan banyaknya jumlah paslon presiden dan wakil presiden," katanya. (P-5)