Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Ganjar Pranowo: Putusan MK Ubah Peta Kekuatan Politik di Pilkada 2024

Politisi PDIP Ganjar Pranowo meyakini putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan kepala daerah akan mengubah peta kekuatan politik jelang pendaftaran calon kepala daerah.

Oase dari MK bagi Kemarau Demokrasi

SELASA, 20 Agustus 2024, menjadi hari bersejarah bagi perjalanan demokrasi Indonesia

Dibahas Besok, DPR Respons Putusan MK dengan Revisi UU Pilkada

Putusan MK sifatnya final dan binding, semestinya revisi UU yang menyesuaikan dengan putusan MK.

Pakar Sebut Putusan MK Bisa Saja Baru Berlaku di Pilkada 2029

Rizaldy menambahkan bahwa hal yang diubah oleh Mahkamah Konstitusi ini adalah jantungnya pilkada yaitu pengusungan partai politik, hal itu sakral dalam tahapan pilkada

PDIP Segera Rapat Bahas Putusan MK Soal Ambang Batas Cakada

Putusan lain juga terkait batas usia mencalonkan diri adalah 30 tahun ketika penetapan calon oleh KPU.

KPU bakal Ubah Aturan Pencalonan Kepala Daerah Pascaputusan MK

Revisi PKPU menjadi salah satu tindak lanjut yang dilakukan KPU setelah MK membacakan putusan berkenaan dengan pencalonan kepala daerah yang diapresiasi sejumlah pihak.

PKS Enggan Kembali Usung Anies meski MK Ubah Aturan Pencalonan Pilkada

Sekjen  PKS Aboe Bakar Al Habsyi menegaskan tak akan kembali mengusung Anies Rasyid Baswedan di pemilihan gubernur (Pilgub) 2024

Pakar HTN : MK Menyelamatkan Demokrasi dari Pembajakan

KPU selaku penyelenggara memberlakukan norma baru sesuai putusan MK pada Pilkada 2024.

Tanggapi Putusan MK, PDIP Lanjutkan Komunikasi dengan Anies

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengomentari soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengurangi syarat minimal ambang batas partai politik yang bisa mengusung kandidat di Pilkada 2024

Ridwan Kamil Hormati Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Pilkada

Ridwan Kamil mengatakan putusan itu berimplikasi pada munculnya banyak calon kepala daerah diusung oleh partai politik yang memiliki kursi lebih dari 7,5% di DPRD.

Perludem Minta KPU Terapkan Syarat Usia Minimum Cakada saat Penetapan Paslon

Perludem meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberlakukan syarat usia minimum calon kepala daerah (cakada) pada saat penetepan pasangan calon pada Pilkada 2024.

Apresiasi Putusan MK, PDIP Pastikan Usung Calon di Jakarta

Ketua  DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan kepala daerah.

KPU Konsultasi dengan DPR terkait Putusan MK soal Pencalonan Kepala Daerah

KPU masih akan mencermati semua putusan Mahakamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan kepala daerah yang dibacakan pada Selasa (20/8)

MK: KPU Harus Tetapkan Syarat Usia Cakada Dihitung saat Penetapan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengultimatum Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mengikuti pertimbangan dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Tak Libatkan Anwar Usman, MK Berkukuh Syarat Usia Cakada Dihitung saat Penetapan

Mahkamah Konstitusi (MK) tetap berkukuh bahwa syarat usia minimum calon kepala daerah terhitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU.

MK Tolak Ubah Syarat Usia Cagub

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasal terkait batasan usia calon kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

PHPU Rampung, KPU Tetapkan Calon Terpilih pada Kamis (22/9)

Penetapan itu seharusnya digelar pada akhir Juli lalu, tapi diundur oleh KPU karena ada sengketa hasil yang kembali didaftarkan peserta Pileg 2024 ke MK.

Profil Paetongtarn Shinawatra Perdana Menteri Termuda Thailand

PAETONGTARN Shinawatra, 37, pada Jumat (16/8), terpilih sebagai perdana menteri ke-31 Thailand, monarki konstitusional di Asia Tenggara.

MK Copot PM Thailand Srettha Thavisin akibat Langgar Kode Etik

MK Thailand memutuskan untuk mencopot Perdana Menteri Srettha Thavisin dari jabatannya karena melanggar kode etik dengan menunjuk seorang menteri yang pernah tersandung kasus hukum.

Putusan PTUN soal Anwar Usman, MK: Tak Sesuai Harapan

TUJUH dari sembilan hakim konstitusi telah mengadakan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia