Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
FENOMENA berbondong-bondong partai politik pindah haluan mengusung sosok di Pilkada 2024 semakin mengemuka. Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membatalkan dukungan untuk pasangan Ahmad Riza Patria-Marsel Widianto untuk maju pada Pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan.
Kini, giliran Partai Golkar juga membatalkan dukungan untuk pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten.
Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyebut bahwa aksi pindah dukungan ini terjadi merupakan efek domino dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan ambang batas pencalonan paslon.
Baca juga : Komisi II DPR RI Setujui Revisi PKPU 2024, Mardani Ali Sera: Pilkada Akan Lebih Demokratis dan Transparan
“Seperti diprediksi bahwa pasca putusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan akan berdampak pada peta politik pencalonan, akan ada banyak partai yang keluar dari koalisi karena cukup tanpa bergabung,” kata Lili kepada Media Indonesia, Selasa (27/8).
Lili menyebut pindahnya dukungan bukanlah merupakan bentuk kelatahan parpol. Lili menuturkan maraknya parpol mengusung calon sendiri jadi bentuk keberanian dan terlepas dari bayang-bayang syarat ambang batas.
“Saya kira itu bukan bentuk kelatahan tapi bentuk keberanian partai untuk mengusung calon sendiri. Dengan banyaknya calon juga bagus bagi pemilih karena banyak pilihan dan alternatif, Pilkada juga akan berjalan kompetitif dan masyarakat tidak terpolarisasi dalam kubu-kubu tertentu,” tandasnya. (J-2)
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Mahkamah Konstitusi kembali menguji UU Peradilan Militer (UU No. 31/1997) terkait kewenangan mengadili tindak pidana prajurit TNI. P
Program tersebut merupakan kebijakan penunjang yang tidak seharusnya memangkas alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang bersifat esensial.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Hakim MK Saldi Isra menegaskan uji materiil KUHP dan UU ITE tidak boleh bertumpu pada kasus konkret Roy Suryo dkk. Permohonan dinilai masih lemah secara konstitusional.
Fenomena astronomi langka akan menyapa langit Bumi pada akhir Februari 2026 lewat peristiwa yang dikenal sebagai parade enam planet.
Gerhana Matahari total adalah salah satu pertunjukan langit paling menakjubkan yang bisa disaksikan manusia. Tapi ada kabar mengejutkan: fenomena itu tidak akan selamanya ada.
Sayangnya, Gerhana Matahari Cincin sempurna kali ini tidak melewati wilayah Indonesia dan hanya melintasi wilayah terpencil di Antartika.
Geminid dikenal menghasilkan meteor yang bergerak lebih lambat dan terkadang berwarna-warni. Fenomena ini dapat dinikmati dengan baik oleh pengamat di wilayah Asia Tenggara
Fenomena-fenomena ini dapat disaksikan di berbagai belahan dunia, termasuk sebagian wilayah Asia dan Indonesia untuk beberapa peristiwa.
Langit berwarna oranye pekat terlihat di sejumlah wilayah Jawa Timur dan sempat ramai diperbincangkan di media sosial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved