Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
FENOMENA berbondong-bondong partai politik pindah haluan mengusung sosok di Pilkada 2024 semakin mengemuka. Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membatalkan dukungan untuk pasangan Ahmad Riza Patria-Marsel Widianto untuk maju pada Pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan.
Kini, giliran Partai Golkar juga membatalkan dukungan untuk pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten.
Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyebut bahwa aksi pindah dukungan ini terjadi merupakan efek domino dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan ambang batas pencalonan paslon.
Baca juga : Komisi II DPR RI Setujui Revisi PKPU 2024, Mardani Ali Sera: Pilkada Akan Lebih Demokratis dan Transparan
“Seperti diprediksi bahwa pasca putusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan akan berdampak pada peta politik pencalonan, akan ada banyak partai yang keluar dari koalisi karena cukup tanpa bergabung,” kata Lili kepada Media Indonesia, Selasa (27/8).
Lili menyebut pindahnya dukungan bukanlah merupakan bentuk kelatahan parpol. Lili menuturkan maraknya parpol mengusung calon sendiri jadi bentuk keberanian dan terlepas dari bayang-bayang syarat ambang batas.
“Saya kira itu bukan bentuk kelatahan tapi bentuk keberanian partai untuk mengusung calon sendiri. Dengan banyaknya calon juga bagus bagi pemilih karena banyak pilihan dan alternatif, Pilkada juga akan berjalan kompetitif dan masyarakat tidak terpolarisasi dalam kubu-kubu tertentu,” tandasnya. (J-2)
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.
Apabila ada sesuatu isu tertentu yang diperjuangkan oleh pengurus atau aktivis, kemudian gagasannya tidak masuk dalam RUU atau dalam UU langsung disebut partisipasi publiknya tidak ada.
Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI 2024-2029 Rambe Kamarul Zaman berharap jangan sampai terjadi kesalahpahaman politik atas putusan MK 135 tersebut.
Pada Kamis, 10 Juli 2025, dunia akan disuguhkan keindahan langit malam yang istimewa: Buck Moon, nama tradisional untuk Bulan Purnama di bulan Juli.
Cancel culture di Korea Selatan adalah fenomena sosial di mana individu, terutama selebriti dan figur publik, dikritik dan dikucilkan oleh masyarakat karena tindakan yang kontroversial.
Pencairan es di Antarktika menjadi salah satu dampak nyata dari perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan. Fenomena ini ternyata dapat mengaktifkan gunung berapi yang tersembunyi
Fenomena langit yang langka dan menakjubkan akan menghiasi malam di awal tahun 2025. Parade planet, di mana beberapa planet tampak sejajar di langit malam, menjadi daya tarik
Fenomena astronomi selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang, dan malam ini, 21 Januari 2025, Anda memiliki kesempatan langka untuk menyaksikan parade enam planet
Perputaran Bumi pada porosnya atau yang kita kenal dengan rotasi Bumi tidak berlangsung dengan kecepatan yang sama sepanjang waktu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved