Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah Dinilai tidak Tegas

MK baru-baru ini mengeluarkan putusan terkait syarat pencalonan kepala daerah.

Kawal Putusan MK, Mahasiswa Nyalakan 'Peringatan Darurat'

Sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia mulai  menyalakan sinyal peringatan darurat seiring langkah DPR menyepakati RUU Pilkada yang mengabaikan putusan MK.

28 Orang Mantan Penyelenggara Pemilu Desak KPU-Bawaslu Taati Putusan MK

Para eks komisioner meminta agar lembaga tersebut bekerja untuk memastikan putusan MK dilaksanakan oleh KPU.

Proyek Cepat RUU Pilkada, PDIP: Ini Maunya Istana

PDIP enggan ambil pusing dengan keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam merevisi UU Pilkada berdasarkan putusan Mahkamah Agung

Pandangan LKSHK Terkait Putusan MK soal Syarat Usia Cakada

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyatakan syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon peserta pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Langkah DPR Enyahkan Putusan MK Dinilai Merusak Demokrasi

Putusan tersebut menggugurkan tafsir yang dibuat oleh Mahkamah Agung (MA) sebelumnya bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik

Demonstrasi, Partai Buruh Lawan Pembangkangan Putusan MK sampai Kiamat

Partai Buruh akan turun ke jalan untuk menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI.

PDIP Kecam Baleg DPR karena tidak Hormati MK

FRAKSI PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI mengecam Badan Legislasi (Baleg) karena tidak menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Istana Sebut belum Ada Rencana Terbitkan Perppu Pilkada

KEPALA Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan sampai hari ini Istana belum ada rencana untuk menerbitkan perppu.

Pakar Desak KPU Jangan Tiru DPR Jadi Pembangkang Konstitusi

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) jadi satu-satunya pihak yang dapat diharapkan untuk menegakkan kembali putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan kepala daerah.

KPU Jatim Tunggu Arahan KPU RI Terkait Keputusan MK

Choirul Umam mengatakan, apabila merujuk putusan tersebut, semua partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD boleh mengusung calon kepala daerah.

DPR Ubah Aturan Lagi, Pilkada 2024 Disebut Inkonstitusional

Pembangkangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui RUU Pilkada dinilai membuat penyelenggaraan Pilkada 2024 menjadi tak konstitusional. 

DPR dan Pemerintah Sepakat Batas Usia Cagub Dihitung saat Pelantikan, Ikut Putusan MA

Panja RUU Pilkada menyepakati batas minumum calon kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil calon gubernur 25 tahun saat pelantikan

Tidak Ada Ruang bagi DPR Memaksa Putusan MK Berlaku di 2029

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) tidak bisa menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Masyarakat Sipil Akan Boikot Pilkada 2024 jika Putusan MK Dikebiri

Sejumlah pakar hukum tata negara dan administrasi negara meminta pembentuk undang-undang menghentikan pembahasan tersebut yang sudah dimulai tadi pagi, Rabu (21/8).

Panja RUU Pilkada Fokus Bahas 16 DIM, Ada Perubahan Redaksi dan Substansi

Pemerintah dab Baleg DPR sepakat untuk dibentuk Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini diputuskan dalam rapat kerja Baleg DPR.

Baleg Bisa Ubah Redaksional Putusan MK yang Disadur ke RUU Pilkada

Baleg DPR RI  memastikan tak akan menganulir putusan Mahkamah Konsitusi (MK) pada Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Kata Pengamat soal Celah Hukum Putusan MK soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Pengamat hukum Nasrullah  berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.70/PUU-XXII/2024 tidak memuat amar yang mengubah ketentuan terkait syarat usia calon gubernur minimal 30 tahun.

DPR Jangan Amputasi Putusan MK

DPR  diingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengingat sejak dibacakan.

Pengamat: Putusan MK Bisa Cegah Monopoli Pencalonan Pilkada

Koordinator Tim Advokasi Peduli Pemilu (TAPP)  mengapresiasi MK terkait ambang batas parpol untuk pencalonan Pilkada 2024 yang dinilai sangat baik bagi demokrasi di Indonesia.

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia