Airlangga Tegaskan Pemerintah akan Ikuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Di Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Soroti Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen

Presiden rabowo Subianto menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12% sebagai salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN.

Hilirisasi Minerba Disebut Sebagai Pilar Investasi Indonesia

Dari jumlah tersebut, 70% merupakan batu bara berkualitas rendah, sedangkan sisanya adalah batu bara berkualitas sedang dan tinggi. 

Hilirisasi Minerba Jadi Pilar Investasi Indonesia Empat Tahun ke Depan

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah menargetkan total investasi sebesar Rp13.000 triliun pada periode 2025-2029.

Beri Pembekalan kepada Calon Duta Besar, Menko Airlangga: Indonesia Incorporated dan Nation Branding untuk Memenangkan Persaingan di Tingkat Regional dan Global

Pada semester pertama 2025 ini, tiga lembaga pemeringkat skor kredit internasional memberikan outlook stabil terhadap Indonesia, yakni Moody’s (Baa2), Fitch (BBB), dan S&P (BBB).

Dari Tantangan ke Kesepakatan: Langkah Indonesia Navigasi Negosiasi Tarif AS

PROSES perundingan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) mengenai kesepakatan tarif perdagangan telah ditempuh melalui tahapan yang panjang dan inklusif.

Akselerasi Renewable Energy dan Net Zero Emission, Menko Airlangga Dorong Kemandirian Energi dan Hilirisasi

Menko Airlangga juga mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara dengan cadangan batubara yang besar, tidak hanya mengandalkan batubara sebagai sumber energi

Putusan MK Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Keuchik jadi Kado 20 Tahun Perdamaian Aceh

Masa jabatan keuchik tetap sesuai Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yakni dibatasi enam tahun.

Sidang MK Bacakan Putusan 15 Perkara Pengujian Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terhadap 15 perkara pengujian undang-undang.

Dinilai Multitafsir, Pasal 31 UU Bahasa Digugat ke MK

Harimurti menambahkan ketidakpastian hukum ini dapat dilihat dari data empiris yang menunjukkan adanya variasi putusan pengadilan dalam memaknai Pasal 31 UU No 24 Tahun 2009.

Guru Besar Universitas Islam Indonesia Ajukan Judicial Review Pasal 65 UU PDP ke MK

GURU Besar Ilmu Media dan Jurnalisme Fakultas Ilmu Sosial Budaya UII, Masduki, mengajukan judicial review (JR) terkait UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pasal 65 ke MK.

FPE KSBSI PT Freeport Indonesia Ajukan Uji Materi UU P2SK ke MK

DPC FPE KSBSI Mimika Papua Tengah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke MK

Pemilu Lokal dan Amendemen Konstitusi Nonformal

PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.

Politik Jalan Tengah

Negara dari Pinggiran

Indonesia Emas 2045 dan Resiliensi UMKM Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia