Airlangga Tegaskan Pemerintah akan Ikuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Airlangga: Kerja Sama Keamanan Nasional RI-AS Cegah Penyalahgunaan Komoditas Strategis

Skema kerja sama merupakan bagian dari kesepakatan tarif timbal balik antara kedua negara.

Daftar Komoditas yang Didorong Dapat Tarif AS di Bawah 19 Persen

Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah komoditas yang tengah diperjuangkan agar mendapat tarif impor lebih rendah dari 19% saat masuk ke pasar Amerika Serikat (AS).

Menko Airlangga Jelaskan Kerja Sama Indonesia-AS soal Data Pribadi WNI

PEMERINTAH Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyusun protokol keamanan dalam menjaga data pribadi warga negara Indonesia (WNI)

Hashim Djojohadikusumo Sebut Ada Kabar Baik dari Amerika

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia menunggu hasil negosiasi tarif dengan pemerintah Amerika Serikat. 

Babak Baru Perundingan IEU-CEPA

Penyelesaian IEU-CEPA ditandai dengan penandatanganan dan pertukaran surat antara pemerintah Indonesia dan Komisi Eropa.

Indonesia dan Uni Eropa Capai Kesepakatan Strategis, Finalisasi IEU-CEPA Ditetapkan September 2025

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyepakati kemitraan strategis Indonesia-Uni Eropa. 

Putusan MK tentang Pemilu Memperkuat Nilai Kedaulatan Rakyat

Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.  

Menata Pemilu Serentak bukan Menggaruk MK

PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.

PKS Dorong DPR Tinjau Ulang Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Usai MK Tolak Permohonan

KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,

Jimly Asshiddiqie Imbau Semua Pihak Hormati Keputusan MK tentang Pemilu

Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.

Ahli DPR: Aktivis Gugat UU karena Kepentingannya Tidak Diakomodasi

Apabila ada sesuatu isu tertentu yang diperjuangkan oleh pengurus atau aktivis, kemudian gagasannya tidak masuk dalam RUU atau dalam UU langsung disebut partisipasi publiknya tidak ada.

Putusan MK Tentang Pemilu Dinilai Timbulkan Dilema Konstitusional

Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI 2024-2029 Rambe Kamarul Zaman berharap jangan sampai terjadi kesalahpahaman politik atas putusan MK 135 tersebut.

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

Perundungan masih Menghantui Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia