Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Revisi UU MK Berpotensi Hilangkan Independensi MK

Revisi UU MK tersebut tak hanya akan mengancam eksistensi Indonesia sebagai negara hukum, tetapi juga independensi lembaga peradilan di negeri ini.

Pakar HTN Unpad Minta Hentikan Politisasi untuk Kembalikan Independensi MK

PAKAR hukum tata negara Unpad Prof Susi Dwi Harijanti meminta kepada pembuat kebijakan atau siapa pun aktor di balik RUU MK untuk berhenti mempolitisasi konstitusi.

Revisi UU MK Harus Dicegah karena Argumentasi Asas Kebutuhannya Lemah

Para ahli, akademisi serta masyarakat sipil diminta untuk mengawal dan mencegah pengesahan RUU MK. Karena revisi undang-undang tersebut lemah argumentasi asas kebutuhannya

RUU Kementerian Negara Resmi Jadi Inisiatif DPR RI

SEBANYAK dua rancangan undang-undang (RUU) resmi menjadi inisiatif DPR. Salah satunya, yakni RUU Kementerian Negara.

RUU MK Bisa Hilangkan Independesi Hakim

Independensi hakim konstitusi akan hilang apabila revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK) disahkan.

Hati Saya Remuk Sebenarnya

KETUA Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengaku remuk melihat kondisi MK saat ini yang makin hari makin dilemahkan.

Ketua MKMK: Hati Saya Remuk Lihat Kondisi MK Saat Ini, Masa Depan Semakin Suram

KETUA Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengaku perasaannya remuk setelah melihat kondisi MK saat ini yang semakin hari semakin dilemahkan.

Pakar: Hampir Tidak Ada Celah untuk Gagalkan RUU MK

PAKAR hukum dan tata negara Feri Amsari menuturkan hampir tak ada celah untuk menggagalkan revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK).

Formappi: Revisi UU MK Ekspresi Ketidaknyamanan DPR RI

Formappi menilai revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) bentuk ekspresi ketidaknyamanan DPR terhadap sejumlah kewenangan MK.

RUU MK Bakal Dibawa ke Paripurna, Ini Tanggapan Mahkamah Konstitusi

RUU perubahan keempat tentang Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi UU. Kesepakatan itu terjadi antara Komisi III DPR dan pemerintah

Polemik Caleg Terpilih Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Akomodatif

KETUA KPU RI dinilai melakukan pendekatan manajerial dan akomodatif buntut pernyataan kontroversialnya soal tidak perlunya mengundurkan diri bagi caleg terpilih hasil Pileg 2024

Pakar: Revisi UU MK Upaya Menyingkirkan Hakim Tertentu

PAKAR Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menilai revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) punya tendensi untuk menyingkirkan hakim konstitusi tertentu.

Pertimbangan MK Jaga Caleg Terpilih tak Main-Main dengan Pilihan Pemilih

RUANG bagi caleg terpilih hasil Pileg 2024 untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024 yang dibuka oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari dinilai bertentangan dengan semangat dalam pertimbangan putusan MK

Rapat Revisi UU MK di Masa Reses Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pembahasan revisi UU Nomor 24 Tahun 2023 tentang MK di Komisi III DPR selama masa reses telah memperoleh izin  pimpinan DPR.

Kuasa Hukum KPU Anggap Dalil Partai Perindo Mengada-Ada

Faktanya, saksi pemohon yakni Partai Perindo tidak hadir sebagai saksi saat penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

NasDem Kritisi KPU yang Perbolehkan Anggota DPR tidak Mundur jika Maju Pilkada

KETUA DPP Partai NasDem Atang Irawan beri catatan kritis soal kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang perbolehkan anggota DPR tak mundur jika maju Pilkada Serentak 2024.

MK Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman

Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan bahwa telah menerima laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Survei: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap KPK Menurun Setelah Revisi Undang-Undang

Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyebut adanya penurunan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pascarevisi undang-undang.

Caleg Terpilih Bisa Dilantik Susulan Jika Ikut Pilkada, Pakar: Inkonstitusional

Putusan Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa KPU harus mempersyarakatkan caleg terpilih agar membuat surat bersedia mengundurkan diri jika maju sebagai kepala daerah.

KPU Bantah Suara PPP Dipindah ke Garuda di Pileg 2024

KPU membantah dalil Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait perpindahan suara ke Partai Garuda di daerah pemilihan Jawa Barat

Menakar Kecintaan terhadap Bahasa Indonesia

Agama Abrahamik dan Panggilan Kebangsaan

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia