Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

MK Tolak Gugatan Terkait Politik Uang dalam UU Pemilu

Pemohon menilai frasa ‘setiap orang’ dalam beleid itu masih ada celah. Sebab, tidak menyakup tim kampanye pasangan yang tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dinilai Ambigu, Aturan Jadwal Pilkada Ulang dengan Calon Tunggal Dipersoalkan di MK

Mahkamah Konstitusi (MK) diinta menghapus frasa “dilaksanakan sesuai jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan" dalam aturan pilkada ulang untuk calon tunggal

MK: Rakyat Bisa Datangi DPR untuk ikut Bahas UU

Apabila masyarakat merasa tidak diberi kesempatan untuk terlibat, kata dia, masyarakatlah yang harus menciptakan kesempatan tersebut untuk melibatkan diri.

Penetapan Pemenang Calon Tunggal Pilkada Dipersoalkan di MK

SYARAT penetapan pemenang Pilkada dengan calon tunggal  dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi (MK) RI

Penataan Jadwal Pemilu Nasional dan Daerah Digugat ke MK

Perludem meminta kepada MK agar menyatakan sistem pemilu yang konstitusional adalah pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah.

Komnas: Perampasan Hak Asuh Anak Termasuk Kekerasan pada Perempuan

KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan bahwa peristiwa perampasan hak asuh anak oleh mantan suami dikenali sebagai tindak kekerasan.

Waspadai Modus Kecurangan Pilpres Diduplikasi saat Pilkada

Perludem khawatir para peserta kontestasi Pilkada 2024 mengikuti jejak atau modus yang digunakan pada waktu Pemilu 2024 kemarin.

Penyelenggara Pemilu Perlu Merefleksikan Putusan MK soal PHPU Pilpres

Perludem menilai penyelenggara pemilu harus mengantisipasi potensi kerawanan di daerah jelang kampanye Pilkada Serentak 2024 yang dimulai pada Rabu (25/9) mendatang.

12 Serikat Pekerja Ajukan Uji Konstitusi UU Tapera

SEBANYAK 12 serikat buruh/serikat pekerja mengajukan uji konstitusi UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

​​​​​​​Lembaga Penegak Hukum Harus Jalankan Putusan MK

PAKAR Hukum Pidana Universitas ST Thomas Medan Berlian Simarmata mengingatkan lembaga penegak hukum diharuskan untuk menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Pengamat: Ketimbang Opsi Kotak Kosong, Mending Syarat Calon Independen Dipermudah

Sebaiknya suatu pilkada diulang jika calon tunggal di daerah tersebut tidak mendapatkan cukup dukungan dari pemilih atau kalah dibandingkan kotak kosong.

Utak-Atik Batas Usia Pejabat Publik Hadirkan Ketidakpastian Hukum

BATAS usia pejabat publik yang sering diutak-atik dalam UU akan berdampak pada ketidakpastian hukum.

Sering Ubah Syarat Usia Pejabat Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Menurut MK, mengubah syarat usia terlalu sering dapat menimbulkan ketidakpastian hukum maupun ketidakadilan karena mudahnya terjadi pergeseran parameter kapabilitas atau kompetensi.

Keputusan KPUD Kendal Tolak Pendaftaran Dico-Ali Dinilai Tepat

PENELITI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal mendukung sikap KPUD Kendal yang menolak pendaftaran Dico M Ganinduto-Ali Nurudin.

Aturan Masa Cuti Kepala Daerah Digugat ke MK

ATURAN terkait masa cuti kepala daerah yang kembali mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan MK Nomor 60 Belum Signifikan Tekan Calon Tunggal

Putusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 dinilai belum secara signifikan menekan lahirnya calon tunggal di daerah.

Enggan Kewenangannya Diambil, DPR bakal Evaluasi MK

Mahkaham Konstitusi seharusnya tetap berada pada jalur dan kewenangannya yang pada saat memutus tidak menambahkan frasa atau poin lain dalam UU yang telah dikaji kembali.

Putusan MK Meminimalisasi Konflik Horizontal maupun Elite Politik

PERUBAHAN aturan dari Mahkamah Konstitusi (MK) membuat partai politik berbondong-bondong menentukan kembali pasangan calon pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diusung.

Dianggap Kerjakan yang Bukan Wewenangnya, DPR Akan Evaluasi Posisi MK

KETUA Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa lembaganya akan mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam jangka menengah dan panjang

Sempat Direpost Eaj, Begini Proses di Balik Viralnya Konten WIUI Terkait Peringatan Darurat

BELUM lama ini jagat media sosial diramaikan dengan simbol garuda berlatar belakang biru dengan tulisan ‘Peringatan Darurat’ di bagian atas, simbol itu hadir atas keresahan masyarakat

Ramadan: Madrasah Penyucian Jiwa dan Rekonstruksi Peradaban

Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Indonesia

Humility is Endless: Etika Kepemimpinan yang Sering Hilang dalam Politik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia