Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Waspadai Modus Kecurangan Pilpres Diduplikasi saat Pilkada

Perludem khawatir para peserta kontestasi Pilkada 2024 mengikuti jejak atau modus yang digunakan pada waktu Pemilu 2024 kemarin.

Penyelenggara Pemilu Perlu Merefleksikan Putusan MK soal PHPU Pilpres

Perludem menilai penyelenggara pemilu harus mengantisipasi potensi kerawanan di daerah jelang kampanye Pilkada Serentak 2024 yang dimulai pada Rabu (25/9) mendatang.

12 Serikat Pekerja Ajukan Uji Konstitusi UU Tapera

SEBANYAK 12 serikat buruh/serikat pekerja mengajukan uji konstitusi UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

​​​​​​​Lembaga Penegak Hukum Harus Jalankan Putusan MK

PAKAR Hukum Pidana Universitas ST Thomas Medan Berlian Simarmata mengingatkan lembaga penegak hukum diharuskan untuk menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Pengamat: Ketimbang Opsi Kotak Kosong, Mending Syarat Calon Independen Dipermudah

Sebaiknya suatu pilkada diulang jika calon tunggal di daerah tersebut tidak mendapatkan cukup dukungan dari pemilih atau kalah dibandingkan kotak kosong.

Utak-Atik Batas Usia Pejabat Publik Hadirkan Ketidakpastian Hukum

BATAS usia pejabat publik yang sering diutak-atik dalam UU akan berdampak pada ketidakpastian hukum.

Sering Ubah Syarat Usia Pejabat Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Menurut MK, mengubah syarat usia terlalu sering dapat menimbulkan ketidakpastian hukum maupun ketidakadilan karena mudahnya terjadi pergeseran parameter kapabilitas atau kompetensi.

Keputusan KPUD Kendal Tolak Pendaftaran Dico-Ali Dinilai Tepat

PENELITI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal mendukung sikap KPUD Kendal yang menolak pendaftaran Dico M Ganinduto-Ali Nurudin.

Aturan Masa Cuti Kepala Daerah Digugat ke MK

ATURAN terkait masa cuti kepala daerah yang kembali mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan MK Nomor 60 Belum Signifikan Tekan Calon Tunggal

Putusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 dinilai belum secara signifikan menekan lahirnya calon tunggal di daerah.

Enggan Kewenangannya Diambil, DPR bakal Evaluasi MK

Mahkaham Konstitusi seharusnya tetap berada pada jalur dan kewenangannya yang pada saat memutus tidak menambahkan frasa atau poin lain dalam UU yang telah dikaji kembali.

Putusan MK Meminimalisasi Konflik Horizontal maupun Elite Politik

PERUBAHAN aturan dari Mahkamah Konstitusi (MK) membuat partai politik berbondong-bondong menentukan kembali pasangan calon pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diusung.

Dianggap Kerjakan yang Bukan Wewenangnya, DPR Akan Evaluasi Posisi MK

KETUA Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa lembaganya akan mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam jangka menengah dan panjang

Sempat Direpost Eaj, Begini Proses di Balik Viralnya Konten WIUI Terkait Peringatan Darurat

BELUM lama ini jagat media sosial diramaikan dengan simbol garuda berlatar belakang biru dengan tulisan ‘Peringatan Darurat’ di bagian atas, simbol itu hadir atas keresahan masyarakat

Ada Larangan Musisi Pasang Visual Peringatan Darurat di Festival Musik?

BEBERAPA waktu lalu para musisi turut merespons dengan situasi yang terjadi di Indonesia. Hal itu berkaitan dengan tuntutan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada dan revisi PKPU

Satupena: Indonesia sedang Krisis Demokrasi dan Keadilan

NEGARA Indonesia sedang mengalami krisis demokrasi, keadilan, dan kedaulatan rakyat.

Fenomena Dukungan Parpol Mulai Berpencar Dampak Putusan MK

Maraknya parpol mengusung calon sendiri jadi bentuk keberanian dan terlepas dari bayang-bayang syarat ambang batas.

Komisi II DPR RI Setujui Revisi PKPU 2024, Mardani Ali Sera: Pilkada Akan Lebih Demokratis dan Transparan

Anggota Komisi II, Mardani Ali Sera, menilai aturan baru ini akan membuat Pilkada 2024 lebih demokratis dan transparan.

Terbitnya PKPU Bukti Perjuangan Rakyat Kawal Putusan MK tidak Sia-Sia

ANGGOTA DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai bahwa terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terbaru yang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah perjuangan rakyat.

Resmi, KPU Terbitkan PKPU Berdasar Putusan MK

KPU resmi menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) terbaru mengenai pencalonan kepala daerah.

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia