Timses Pram-Rano Siap Hadapi Gugatan Di MK

Roy Suryo CS Gugat UU ITE dan KUHP ke MK, Merasa Dikriminalisasi atas Kasus Ijazah Jokowi

Penerapan pasal-pasal tersebut terhadap kliennya justru melanggar hak konstitusional warga negara, terutama kebebasan berekspresi dan hak memperoleh informasi.

Gugat UU Kesehatan, Pemohon Desak MK Jaga Marwah Sistem Pendidikan Nasional

Sidang lanjutan yang digelar pada Kamis (5/2) telah menuntaskan agenda pembuktian dengan mendengarkan keterangan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai Pihak Terkait.

Uji Materi UU TNI di MK, DPR: Jabatan Sipil TNI Bukan Dwifungsi tapi Respons Ancaman Zaman

Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.

Arief Hidayat Pensiun dari MK, Ingatkan Bahaya Jika Mahkamah 'Teraniaya'

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengaku tak sedih memasuki masa purnabakti. Ia justru mengingatkan bahaya jika Mahkamah Konstitusi teraniaya.

MK Kembali Tolak Gugatan Nikah Beda Agama, Tegaskan Konsistensi Konstitusional

Hingga saat ini, MK mengaku belum memiliki alasan kuat dan mendasar untuk mengubah pendirian hukumnya terkait aturan pernikahan di Indonesia.

MK Tolak Gugatan UU MD3 soal Periodisasi Jabatan DPR

Saldi menjelaskan, para pemohon yang berstatus mahasiswa lebih banyak menguraikan hak konstitusional secara normatif, tanpa menunjukkan hubungan sebab-akibat.

Uang Rakyat Hilang karena Kuota Hangus, Hakim MK Soroti Tanggung Jawab Negara

MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.

Polemik Kuota Internet Hangus Digugat ke MK, PemerintahTegaskan Bukan Pelanggaran Hukum

Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.

Kuota Internet Hangus Digugat ke MK, DPR Tegaskan Bukan Aturan UU

DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.

Kontroversi Pemberhentian Ketua IDAI: Dari Putusan MK hingga Alasan Absen 28 Hari

Ketua IDAI mengungkap kronologi mutasi hingga pemberhentian yang disebut terkait absen 28 hari kerja, serta menegaskan langkah konstitusional dan amanah organisasi pasca putusan MK.

Respons Tuntutan Perkara Pertamina, Febri Diansyah: Paradoks Penegakan Hukum

Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.

MKMK harus Hormati Kewenangan DPR dalam Penunjukan Hakim Konstitusi

Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.

Bencana dan Teologi Lingkungan

Rekonstruksi Keuangan Syariah: Pilar Baru Pembangunan Ekonomi dalam Asta Cita

Marhaban ya Ramadan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia