PKS Sambut Positif Putusan MK soal Penghapusan Presidential Threshold

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut positif terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan Presiden atau presidential threshold (PT) sebesar 20%.

Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan setelah kurang lebih 35 permohonan dan PKS sebagai pemohon 31, akhirnya presidential threshold itu bisa dihapuskan. Tentunya hal itu menjadi angin segar bagi partai politik yang ingin mengusung capres dan cawapresnya sendiri.

"Ya (menyambut positif), setelah kurang lebih 35 permohonan semuanya ditolak MK dengan alasan open legal policy. Kini MK membantah dalilnya sendiri dengan menghapus presidential threshold karena bertentangan dengan konstitusi," kata Ahmad Mabruri saat dihubungi, Kamis (2/1).

Baca juga : Pakar: Semua Parpol Diuntungkan setelah MK Cabut Presidential Threshold

Ahmad mengatakan, sebelumnya saat permohonan tentang presidential threshold ditolak MK, hal itu menimbulkan polemik di beberapa kalangan, terutama para pakar hukum tata negara. Ia juga mempertanyakan, mengapa putusan tersebut baru diterima sekarang, setelah sebelumnya beberapa permohonan ditolak.

"Tapi kami menyambut positif putusan dihapusnya PT ini oleh MK ini," tuturnya.

Diketahui sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menghapus ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) 20%, hal itu dinilai bertentangan dengan konstitusi.

MK dalam putusan No.62/PUU-XXII/2024 menyatakan presidential threshold sebagaimana tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tak hanya dinilai bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

“Pergeseran pendirian tersebut tidak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi yang jauh lebih mendasar adalah rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) berapapun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,” ujar Wakil Ketua MK Saldi Isra saat membacakan pertimbangan hukum Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Gedung MO pada Kamis (2/1). (Z-9)