Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Pemenangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono memastikan akan mengajukan permohonan gugatan perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Jakarta 2024 kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
Tim Bidang Hukum Ridwan Kamil-Suswono, Muslim Jaya Butar mengatakan bahwa pendaftaran tersebut masih ada waktu hingga pukul 23.59 WIB, sebab waktu pendaftaran gugatan ke MK diberikan tiga hari kerja sejak penetapan rekapitulasi. Hal itu kata Muslim, mengacu pada peraturan MK nomor 4 tahun 2024,
“Pilkada DKI Jakarta ditetapkan Minggu maka hitungan hari kerja Senin sampai Rabu. Batas waktu Rabu itu jam 23.59 WIB,” kata Muslim kepada Media Indonesia di Jakarta pada Rabu (11/12).
Saat ini, lanjut Muslim, tim hukum paslon RK–Suswono masih menyiapkan segala dokumen yang penting untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi.
Atas dasar itu, Muslim meminta agar seluruh pihak menunggu pengajuan gugatan yang akan dilakukan paslon Ridwan Kamil-Suswono.
“Untuk itu ditunggu saja, semoga lancar. Tim hukum sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik,” ujar Muslim.
Diketahui, Hari ini 11 Desember 2024, merupakan tenggat terakhir untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada ke MK, mengacu ketentuan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Pada ketentuan tersebut, kontestan memiliki waktu mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara. Adapun KPU Jakarta telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara tingkat provinsi pada Minggu, 8 Desember lalu. (Dev/I-2)
MK menyatakan permohonan uji materi UU Ciptaker terkait dengan ketentuan penghapusan kuota internet tidak dapat diterima.
Pasal 65 UU TNI sejatinya telah memuat semangat politik hukum untuk memisahkan kewenangan peradilan, baik dari sisi subjek maupun objek perkara.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).
Penerapan pasal-pasal tersebut terhadap kliennya justru melanggar hak konstitusional warga negara, terutama kebebasan berekspresi dan hak memperoleh informasi.
Sidang lanjutan yang digelar pada Kamis (5/2) telah menuntaskan agenda pembuktian dengan mendengarkan keterangan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai Pihak Terkait.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved